BGN Menangguhkan 91 SPPG Terkait Dana Rp 18,19 Miliar

Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan penangguhan khusus terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengembalikan dana temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 18,19 miliar ke kas negara. Dilansir dari Nasional, persoalan ini kembali memunculkan sorotan terhadap pengawasan dan tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator MBG Watch, Isnawati Hidayah, menilai temuan berulang tersebut menunjukkan masalah sistemik dalam pengawasan BGN. Ia menyoroti kemampuan lembaga itu dalam mencegah penyaluran dana kepada SPPG yang bermasalah sejak tahap awal hingga pelaksanaan program.

Pada Juli 2026, BGN juga mengembalikan Rp 311,2 miliar ke kas negara setelah menelusuri 414 SPPG bermasalah. Menurut Isnawati, pengulangan temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan serta kemungkinan adanya persoalan lain yang belum terungkap.

Isnawati menilai temuan yang terus berulang memperlihatkan kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan program MBG.

“Jadi, itu adalah kejadian yang berulang ya. Itu menunjukkan kegagalan yang sebenarnya sistemik dari hulu ke hilir,” ujar Isnawati kepada Kontan, Rabu (14/10/2026).

Persoalan SPPG bermasalah sebelumnya mencakup dapur yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran serta penggunaan rekening virtual ganda. Menurut Isnawati, mekanisme pengendalian semestinya memastikan setiap penerima memenuhi persyaratan operasional sebelum dana disalurkan.

Ia menilai penangguhan terhadap SPPG bermasalah belum cukup untuk menjamin akuntabilitas anggaran. BGN juga perlu membenahi pengawasan, tata kelola keuangan, dan prosedur pencairan dana agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Selain persoalan pencairan, Isnawati menyoroti pengadaan barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pemenuhan gizi anak, termasuk semprotan, kaus kaki, dan handuk. Pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran MBG.

Ia juga mempertanyakan bagaimana SPPG yang diduga fiktif dapat menerima aliran dana. Menurutnya, BGN perlu menjelaskan mekanisme pengawasan yang memungkinkan persoalan itu terjadi serta membuka informasi pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat.

Isnawati menegaskan bahwa penggunaan dana program harus dapat diketahui masyarakat karena bersumber dari uang publik.

“Publik harus tahu, karena itu uang publik,” tegas Isnawati.

Ia turut meminta keterbukaan mengenai proses pengembalian dana dari SPPG bermasalah, mulai dari mekanisme penyetoran hingga tujuan penyaluran dana. Informasi tersebut diperlukan untuk memastikan apakah uang yang menjadi temuan pemeriksaan benar-benar telah masuk kembali ke kas negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Isnawati juga mendorong pertanggungjawaban BGN dan BPK atas temuan tersebut. Menurutnya, pengembalian uang perlu disertai transparansi informasi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan serta tata kelola anggaran MBG.