BGN Kembalikan Rp44 Triliun Lewat Efisiensi Anggaran MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim berhasil melakukan efisiensi anggaran dan mengembalikan dana sebesar Rp44 triliun ke kas negara selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Dalam agenda Refleksi 100 Hari Kinerja Kepala BGN di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026, Sudaryono menyebut penghematan tersebut berasal dari penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), perubahan insentif mitra, pembatasan biaya operasional dapur, dan penertiban rekening bermasalah, dilansir dari Medcom.

Menurut Sudaryono, BGN meninjau kembali kebutuhan pembiayaan program setelah anggaran awal sebesar Rp268 triliun dinilai lebih besar daripada kebutuhan pelaksanaan. Hasil penghitungan ulang menunjukkan program dapat berjalan dengan alokasi Rp229 triliun, sehingga selisih Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara.

Sudaryono menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program di lapangan.

"Setelah kami hitung lagi dari Rp268 triliun yang dialokasikan, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun anggarannya yang kami kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Selain menyesuaikan alokasi anggaran, BGN mengubah skema insentif bagi yayasan mitra penyelenggara MBG. Kebijakan yang diterbitkan pada 5 Oktober mengubah pembayaran dari nominal tetap Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per ompreng.

Sudaryono memperkirakan perubahan mekanisme insentif tersebut dapat menghemat sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun. Penyesuaian itu mengaitkan pembayaran insentif dengan jumlah ompreng yang disediakan mitra.

BGN juga membatasi biaya operasional dapur yang sebelumnya menggunakan sistem penggantian berdasarkan pengeluaran aktual atau at cost. Menurut Sudaryono, pengeluaran yang dilaporkan dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp5.000, meskipun dana operasional yang ditetapkan sebesar Rp3.000.

Melalui aturan baru, biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000. BGN memperkirakan pembatasan tersebut dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp3 triliun hingga penghujung tahun.

"Untuk dana operasional itu up to maksimal Rp3.000, tidak lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa akhir tahun, dikalikan dengan jumlah yang kita kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi," ujar Sudaryono.

Di luar perubahan kebijakan pembiayaan, BGN melaporkan pengembalian dana melalui penertiban rekening dan tindak lanjut pemeriksaan. Lembaga tersebut menyisir 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah atau fiktif.

Hasil penertiban rekening tersebut menghasilkan pengembalian Rp311,25 miliar ke kas negara. BGN juga mencatat pengembalian sebesar Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BGN menggabungkan penghematan dari penyesuaian alokasi, perubahan insentif, pembatasan biaya operasional, serta pengembalian dana dalam laporan efisiensi selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Total yang diklaim mencapai Rp44 triliun.

"Jadi total yang kita efisiensi dari uang rakyat dalam waktu 100 hari totalnya adalah Rp44 triliun," ujar Sudaryono.

Capaian tersebut juga dikaitkan dengan transformasi MBG 2.0 yang menekankan penguatan integritas dan tata kelola program. Sudaryono menyatakan setiap dana yang dialokasikan untuk program pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

"Setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya," tegas Sudaryono.