Mitra MBG Protes Perubahan Skema Pembiayaan BGN

Perubahan skema pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keberatan dari sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada Kamis (5/11/2026), pengusaha dapur MBG di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran memprotes kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai mengurangi pendapatan mitra dan menambah beban operasional.

Keberatan tersebut muncul setelah BGN mengganti insentif fasilitas dapur dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Selain itu, biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat dan kendaraan distribusi tidak lagi masuk dalam komponen pembiayaan pemerintah.

Perubahan tersebut juga mengakhiri mekanisme penggantian biaya operasional berdasarkan pengeluaran aktual atau at cost tanpa batas maksimal. BGN menyatakan penyesuaian diperlukan agar pengeluaran program tidak melampaui alokasi anggaran negara.

Di Tasikmalaya, sejumlah pengusaha telah mengirimkan surat keberatan kepada DPR RI. Mereka mempersoalkan perubahan ketentuan melalui SK BGN nomor 63539 menjadi SK 63551, terutama kewajiban menyediakan kendaraan operasional menggunakan biaya sendiri.

Badai, salah satu pengusaha MBG di Jalan Mashudi, Kota Tasikmalaya, menjelaskan perubahan insentif menjadi salah satu sumber keresahan para mitra.

"Pemicu utama keresahan para pengusaha MBG adalah perubahan skema pembayaran yang drastis. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN memberlakukan skema insentif pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat," jelas Badai, salah satu pengusaha MBG Tasikmalaya.

Pengusaha dapur MBG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya, Nandang Makmur, turut menyoroti kemungkinan pengurangan tenaga kerja akibat perubahan pembiayaan tersebut.

"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujar Nandang.

Koordinator Mitra SPPG Ucu Supriatna mengatakan para pengusaha telah menyampaikan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI. Perwakilan mitra dijadwalkan diterima pada 16 November 2026 untuk membahas keberlanjutan program bersama pihak terkait.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," ujar Ucu.

Selain keberatan di daerah, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI3T) meminta BGN mengevaluasi kebijakan pembiayaan sebelum menerapkannya secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal APGI3T Gardian Muhammad menilai perubahan aturan yang terlalu sering tanpa komunikasi memadai dapat mengganggu kepastian operasional mitra, baik di wilayah terpencil maupun kawasan aglomerasi.

"Kami mengkhawatirkan perubahan kebijakan yang terlalu sering justru dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaksana. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa evaluasi dan komunikasi yang memadai, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang keberatan dari berbagai kelompok mitra, baik SPPG Terpencil maupun SPPG di wilayah aglomerasi," ujar Gardian.

Menurut Gardian, operasional dapur mencakup pengadaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja, utilitas, distribusi, pemeliharaan fasilitas, serta pengembalian modal investasi. Mitra juga telah mengeluarkan dana untuk tanah, bangunan, renovasi, peralatan dapur, dan instalasi pendukung.

Ia mengingatkan sebagian investasi tersebut belum sepenuhnya kembali sehingga kepastian pembiayaan fasilitas perlu diperhitungkan dalam kebijakan baru.

"Jangan sampai mitra diminta terus memenuhi standar fasilitas dan pelayanan, tetapi pada saat yang sama kepastian atas keberlanjutan pembiayaan investasinya justru semakin tidak jelas," ujar Gardian.

Gardian menegaskan tuntutan mitra berkaitan dengan kepastian pembiayaan, bukan permintaan keuntungan berlebihan dari pemerintah.

"Kami tidak sedang meminta pemerintah memberikan keuntungan berlebihan kepada mitra. Yang kami perjuangkan adalah skema yang adil, transparan, terukur, dan berkelanjutan," ujar Gardian.

Ia mendorong BGN melakukan simulasi keuangan berdasarkan kondisi nyata setiap SPPG. Perhitungan tersebut, menurutnya, perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah serta melibatkan asosiasi dan pengelola dapur.

Sementara itu, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa pembatasan pembiayaan bertujuan menjaga pengeluaran program tetap sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penjelasan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi BGN pada Selasa (3/11), Tysa menyebut kendaraan distribusi merupakan fasilitas yang sejak awal menjadi tanggung jawab mitra, sebagaimana bangunan dapur dan peralatan memasak.

"Mengenai kendaraan yang tidak lagi dibebankan dalam komponen biaya operasional karena memang sedari awal program MBG ini ada, kendaraan distribusi merupakan kewajiban yang harus disediakan mitra selayaknya bangunan dapur, peralatan masak dan peralatan makan," kata Tysa.

BGN menyebut sebelumnya terdapat pengajuan biaya operasional yang melebihi Rp3.000, bahkan mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pengeluaran melampaui alokasi yang tersedia.

Menurut Tysa, anggaran penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp13.000 untuk porsi kecil dan Rp15.000 untuk porsi besar. Sementara itu, insentif fasilitas diberikan berdasarkan jumlah penerima manfaat serta ketersediaan dan mutu layanan.

Ia menjelaskan seluruh komponen pembiayaan, termasuk operasional, bahan baku, dan insentif ketersediaan serta mutu layanan, diperhitungkan untuk periode satu bulan penuh.

"Komponen biaya operasional, biaya bahan baku dan biaya insentif ketersediaan mutu layanan ini dihitung dibebankan selama satu bulan," ujar Tysa.

BGN juga memastikan pembatasan biaya operasional tidak mengurangi pembayaran gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan karena kedua komponen tersebut berada di luar plafon Rp3.000 per penerima manfaat.

Terkait kekhawatiran mitra mengenai dampak perubahan aturan, Tysa menyatakan pemerintah tetap menyediakan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

"Sekali lagi negara pasti tidak akan membuat mitra merugi karena ada insentif yang diberikan proporsinya untuk para mitra sesuai dengan penerima manfaat yang dilayani," tegas Tysa.

Dalam penjelasan kepada ANTARA pada Rabu (4/11), Tysa kembali menegaskan bahwa penyesuaian pembiayaan diarahkan untuk menjaga penggunaan anggaran tetap terukur dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

"Penataan pembiayaan tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan tidak melampaui batas alokasi yang tersedia," kata Tysa.

Ia menjelaskan penghitungan biaya operasional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani menjadi bagian dari perubahan mekanisme pembiayaan.

"Dengan adanya mekanisme ini, biaya operasional dapur dapat dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat," ujar Tysa.

BGN juga mendorong pengelola SPPG memperbaiki perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan dapur, dan distribusi makanan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan program.

"Dengan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, operasional, hingga distribusi yang optimal, anggaran yang disediakan oleh negara diyakini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan porsi MBG yang berkualitas tinggi bagi masyarakat," kata Tysa.

Para mitra SPPG dijadwalkan menyampaikan keberatan dan membahas perubahan kebijakan tersebut bersama Komisi IX DPR RI pada 16 November 2026.