Pemerintah Realisasikan Rp 153,19 Triliun untuk Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran Rp 153,19 triliun hingga 30 September 2026. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yang menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dilansir dari Nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi pembenahan yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Perbaikan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketertiban operasional dan memastikan makanan bergizi diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran program.

Salah satu langkah yang dilakukan BGN adalah menerapkan sertifikasi bagi SPPG. Pemerintah juga menutup unit yang belum memenuhi ketentuan dan membuka kembali layanan yang telah memenuhi persyaratan.

Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Oktober pada Jumat (9/10/2026), Suahasil menekankan pentingnya pembenahan untuk mendukung tujuan program MBG.

"Ini penting karena tujuan kita adalah melayani seluruh masyarakat, anak-anak sekolah yang seyogianya kita berikan makan bergizi gratis," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Suahasil menyatakan bahwa BGN masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Menurut dia, berbagai perbaikan diperlukan agar distribusi makanan bergizi berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan menyesuaikan alokasi anggaran MBG dengan kebutuhan pelaksanaan program. Penentuan anggaran berikutnya akan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan seiring perkembangan implementasi di lapangan.

Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah tetap menyediakan pendanaan sesuai kebutuhan program, dengan realisasi anggaran hingga akhir September mencapai Rp 153,19 triliun.

"Anggarannya menyesuaikan. Berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan. Saat ini telah direalisasikan Rp 153,19 triliun sampai dengan 30 September," kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Pemerintah membuka ruang penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan pelaksanaan MBG. Sementara itu, BGN terus menjalankan evaluasi dan pembenahan tata kelola, termasuk sertifikasi SPPG serta penutupan dan pembukaan kembali unit berdasarkan pemenuhan ketentuan.