Pendiri Gerindra Desak Bareskrim Periksa Seskab Teddy

Penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap, S.H. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/11/2026), dia meminta Bareskrim Polri menelusuri seluruh petunjuk yang relevan, termasuk kemungkinan meminta keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya apabila ditemukan dasar pemeriksaan.

Permintaan tersebut disampaikan Rahmat sebagai tanggapan atas desas-desus yang mengaitkan nama Teddy dengan perkara dugaan penyadapan. Dia menekankan bahwa pemeriksaan terhadap pihak mana pun harus didasarkan pada informasi dan bukti yang dapat diuji.

Rahmat menegaskan bahwa pemanggilan seseorang untuk memberikan keterangan tidak boleh dipandang sebagai penetapan keterlibatan dalam perkara. Asas praduga tak bersalah, menurut dia, tetap harus menjadi prinsip dalam proses penyelidikan.

“Kalau penyidik menilai Pak Teddy memiliki informasi yang bisa membantu memperjelas perkara, silakan dimintai keterangan. Prinsipnya berlaku untuk siapa saja. Setiap informasi yang relevan perlu diuji, baik mengenai dugaan peran langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati,” ujar Rahmat.

Selain kemungkinan keterlibatan pihak tertentu, Rahmat meminta penyidik menelusuri alur penyebaran hasil penyadapan. Penelusuran tersebut mencakup kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil sadapan serta identitas pihak-pihak penerimanya.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menentukan siapa yang perlu dimintai keterangan dan dalam kapasitas apa. Penentuan tersebut, menurut Rahmat, harus berlandaskan bukti serta petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji.

Rahmat juga menyoroti pentingnya kejelasan mengenai posisi dan peran setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut dia, penanganan yang transparan diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap orang-orang yang bekerja di lingkungan Presiden.

Dia meminta agar pendalaman perkara dilakukan tanpa membedakan pihak yang disebut dalam berbagai informasi. Setiap orang yang namanya muncul dalam penelusuran juga perlu memperoleh kesempatan menyampaikan keterangan melalui prosedur yang berlaku.