Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah namanya masuk dalam daftar tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Untuk sementara, Prabowo menunjuk Letjen Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Penunjukan tersebut berlaku sampai pemerintah menetapkan keputusan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan tersebut. Prasetyo menjelaskan bahwa pemberhentian Listyo berkaitan langsung dengan status hukumnya dalam perkara penyadapan tanpa prosedur. Posisi Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan menjadi salah satu pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan tersebut.

"Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, Presiden mengambil keputusan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Selain Listyo Sigit Prabowo, dua nama lainnya adalah Kadivkum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution dan perwira tinggi Polri Eko Hadi Santoso. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyampaikan bahwa ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak. Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan aktivitas tersebut tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Penyidik juga menduga terdapat upaya penghilangan jejak aktivitas penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Tindakan tersebut diduga berlangsung pada Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung penanganan perkara. Barang bukti tersebut terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive. Ketiga tersangka dijerat Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman pidana penjara masing-masing mencapai maksimal 10 tahun dan enam tahun. Selain ketentuan dalam KUHP, penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Hingga pengumuman pemberhentian Listyo, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berada dalam tahap penyidikan. Penetapan ketiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka belum merupakan putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.