Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menyeret tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik serta akses ilegal dalam perkara yang berlangsung pada 2025 hingga 2026 tersebut, dilansir dari Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara. Sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha juga diduga menjadi korban.

Aktivitas tersebut diduga dilakukan melalui telepon seluler dan perangkat komunikasi lainnya. Penyidik kini masih menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain yang diperkirakan berhubungan dengan perkara tersebut.

Modus penyadapan dan perkembangan penyidikan

Menurut Yusril, penetapan tiga jenderal sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang dinilai mencukupi. Barang bukti yang telah dikumpulkan meliputi telepon seluler, perangkat penyadap, serta keterangan dari sejumlah saksi.

Dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa komunikasi sejumlah pejabat dan tokoh penting diduga telah diintersepsi.

"Sejumlah tokoh penting di negara kita ini telah diintersep atau disadap komunikasinya melalui ponsel dan peralatan komunikasi yang lain, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, sejumlah politisi, dan sejumlah pengusaha," kata Yusril.

Di sisi lain, Bareskrim Polri telah mengumumkan identitas tiga perwira tinggi yang menjadi tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah aparat menyelesaikan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang dengan inisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Tiga perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka

Ketiga pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut adalah:

• Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
• Irjen Ahrie Sonta, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
• Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, dugaan penyadapan terjadi sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memberikan perintah untuk melakukan intersepsi tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Penyidik turut mencurigai adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Pemasukan nomor tersebut diduga tidak didahului verifikasi dan tidak berhubungan dengan kebutuhan penegakan hukum.

Selain persoalan intersepsi komunikasi, aparat juga mengusut dugaan tindakan menghapus data elektronik dan mengakses sistem secara tidak sah. Kedua dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang sedang ditangani.

Pasal pidana yang dikenakan kepada tersangka

Dalam proses hukum ini, Bareskrim menggunakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah Pasal 258 KUHP. Aturan ini mencakup larangan melakukan intersepsi secara melawan hukum, termasuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, maupun mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Menurut keterangan Asep, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 258 KUHP dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

Penanganan perkara turut menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pasal ini mengatur tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak terhadap informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Perbuatan yang dimaksud meliputi mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik. Ancaman hukuman berdasarkan ketentuan tersebut mencapai delapan tahun penjara.

Kasus penyadapan Presiden SBY pada 2013

Peristiwa yang menimpa Prabowo bukan kasus pertama dugaan penyadapan terhadap Presiden Indonesia. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah menjadi sasaran penyadapan yang diduga dilakukan intelijen Australia.

Pada November 2013, dokumen yang dibocorkan Edward Snowden bersama Defence Signals Directorate (DSD) Australia mengungkap dugaan penyadapan terhadap telepon seluler SBY.

Pengungkapan tersebut juga menyebut sejumlah pejabat dan anggota keluarga presiden sebagai sasaran. Mereka meliputi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta beberapa menteri dalam Kabinet SBY-Boediono.

Informasi penyadapan tersebut memicu respons keras dari SBY. Pemerintah Indonesia kemudian menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, sekaligus melakukan peninjauan ulang terhadap kerja sama bilateral kedua negara.

Untuk perkara yang melibatkan tiga perwira tinggi Polri, proses penyidikan masih berlanjut. Dugaan keterlibatan masing-masing tersangka, termasuk peran pihak lain dalam aktivitas penyadapan, masih didalami oleh penyidik.