Polri Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal Nomor Telepon Prabowo

Dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tengah ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkara yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 tersebut, kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, dilansir dari Nasional.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan diduga dilakukan tanpa memenuhi ketentuan prosedural. Praktik tersebut disebut tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penegakan hukum.

Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi (EH).

Modus penyadapan diduga melanggar prosedur

Perkara ini bermula dari dugaan perintah untuk menyadap sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Nomor-nomor yang menjadi sasaran diduga dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS). Proses tersebut disebut tidak didahului verifikasi sebagaimana mestinya.

Selain persoalan verifikasi, penyadapan diduga berlangsung tanpa dokumen resmi berupa surat permohonan dari penyidik dan lampiran laporan polisi (LP).

Asep menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan penyidikan ataupun proses penegakan hukum.

"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum," ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Menurut Asep, sasaran penyadapan tidak terbatas pada satu kelompok. Nomor telepon yang diduga disadap mencakup milik Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

File hasil sadapan diduga dihapus

Dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut tidak berhenti pada aktivitas penyadapan. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memberikan perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas. Petugas yang mengetahui dugaan tindakan itu selanjutnya melaporkannya kepada Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penanganannya, penyidik telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Polisi menyita barang bukti elektronik

Selain memeriksa sejumlah saksi dan ahli, penyidik turut mengamankan sejumlah perangkat elektronik yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Barang bukti yang disita terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

Pengungkapan perkara ini masih berlanjut. Kepolisian menyatakan pemeriksaan terhadap pihak lain juga masih dilakukan setelah penetapan tiga tersangka.

"Ini adalah baru awal, kita telah menetapkan tiga orang tersangka dan satu masih dalam proses pemeriksaan saksi," kata Asep.