Polri Bentuk Tim Khusus Dalami Dugaan Makar Kasus Penyadapan

Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim untuk menindaklanjuti berbagai informasi dan masukan terkait perkara tersebut, dilansir dari Nasional.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pembentukan tim khusus merupakan langkah kepolisian untuk mendalami dugaan tersebut. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Trunoyudo menyampaikan bahwa pimpinan Kabareskrim akan mengoordinasikan langsung pekerjaan tim dalam konferensi pers di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

"Polri telah membentuk tim secara khusus untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim," ujar Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri.

Meski tim telah dibentuk, Polri belum menyampaikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses penyelidikan maupun hasil pendalaman atas dugaan makar tersebut.

Dalam perkembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Polri juga menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.

Penetapan tersebut membuat jumlah tersangka menjadi empat orang. Mereka terdiri dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Irjen Eko Hadi Prabowo, serta Irjen Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penilaiannya mengenai kemungkinan penerapan kategori makar terhadap tindakan penyadapan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menilai penyadapan ilegal, penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap informasi yang berkaitan dengan kepala negara merupakan persoalan serius.

Ia juga menyebut tindakan tersebut berpotensi mengancam kepentingan negara dan keselamatan pimpinan negara. Sementara itu, Polri masih mendalami informasi mengenai dugaan makar dan belum mengumumkan hasil pemeriksaan lebih lanjut.