Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Tersangka Penyadapan Prabowo

Penanganan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru setelah Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Pejabat yang disebut menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri itu diduga menyetujui penghapusan hasil penyadapan atas permintaan Ahrie Sonta pada awal Oktober 2026, dilansir dari Detik iNET.

Sebelum penetapan Slamet Uliandi, penyidik telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Peran Slamet Uliandi berkaitan dengan persetujuan penghapusan hasil penyadapan. Menurut informasi yang disampaikan dalam pemberitaan Detik iNET, permintaan tersebut diajukan Ahrie Sonta pada awal Oktober 2026.

Atas dugaan keterlibatannya, Slamet Uliandi dijerat sejumlah ketentuan pidana, termasuk pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Suhermanto menjelaskan rincian pasal yang dikenakan kepada tersangka.

"Terhadap tersangka SU, dikenakan Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 tentang Ilegal Akses ancaman pidana 6 tahun; dan Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara; dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang Penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman pidana 8 tahun, dan juncto Pasal 20 huruf C KUHP," jelas Suhermanto.

Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan tersebut mencakup akses dengan tujuan memperoleh informasi atau dokumen elektronik.

Untuk perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak, Pasal 332 ayat (1) mengatur ancaman penjara maksimal enam tahun atau denda kategori V. Sementara itu, ayat (2) menetapkan ancaman penjara maksimal tujuh tahun untuk akses yang bertujuan memperoleh informasi atau dokumen elektronik.

Pasal 258 ayat (1) KUHP mengatur tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bersifat nonpublik. Pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda kategori VI.

Adapun Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengatur larangan mengubah, menambah, merusak, menghapus, memindahkan, atau menyembunyikan informasi maupun dokumen elektronik milik orang lain atau publik secara sengaja tanpa hak. Dalam perkara ini, ketentuan tersebut dikaitkan dengan dugaan penghapusan hasil penyadapan dan memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Penyidik juga mencantumkan juncto Pasal 20 huruf c KUHP dalam penerapan pasal terhadap Slamet Uliandi. Istilah juncto berarti dihubungkan dengan, sedangkan Pasal 20 mengatur penyertaan dalam tindak pidana, termasuk pertanggungjawaban pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kejahatan bersama orang lain.