Polri Tetapkan Slamet Uliandi Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya kini melibatkan empat tersangka setelah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto di Jakarta, Kamis (5/11/2026), dilansir dari Nasional.

Suhermanto menjelaskan, peningkatan status Slamet dari saksi menjadi tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penilaian penyidik mengenai dugaan keterlibatan Slamet dalam perbuatan melawan hukum.

"Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," ujar Suhermanto, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dengan penetapan tersebut, Slamet menjadi tersangka keempat. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Slamet belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami sakit pascastroke.

Dalam proses penyidikan, Slamet dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, terdapat penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghapusan informasi elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, juncto Pasal 20 KUHP.

Suhermanto mengungkapkan bahwa Slamet memiliki posisi sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Sebelum menduduki posisi tersebut, Slamet pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010–2019.

Dalam kapasitasnya tersebut, Slamet disebut mempunyai kewenangan memberikan persetujuan kepada Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso apabila keduanya hendak melakukan provisioning atau penyadapan.

Penyidik juga mengungkap adanya permintaan persetujuan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Permintaan tersebut disampaikan Ahrie Sonta kepada Slamet dan kemudian mendapatkan persetujuan.

"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Suhermanto.

Slamet Uliandi lahir pada 15 Juli 1971 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse serta pengembangan teknologi informasi di lingkungan Polri.

Kariernya mencakup sejumlah jabatan strategis, mulai dari Perwira Menengah Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri hingga Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri. Pada 2019, Slamet dipercaya menjabat Kepala Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri.

Pada 2020, ia menjabat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kemudian, pada 26 Juli 2021, Slamet diangkat sebagai Kepala Divisi TIK Polri.

Nama Slamet juga pernah muncul dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada 2022. Saat itu, ia menjadi anggota tim khusus Polri yang bertugas menjemput Ferdy Sambo untuk dibawa ke Mako Brimob.

Di lingkungan kepolisian, Slamet dikenal dengan julukan Kapten Jack. Berdasarkan mutasi pada Oktober 2026, ia mendapat penugasan sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri di luar struktur.