UU Indonesia Batasi Penyadapan dan Ancam Pelaku Ilegal

Praktik penyadapan tanpa izin atau kewenangan yang sah dapat berujung pada hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Ketentuan tersebut berlaku berdasarkan aturan hukum Indonesia, khususnya UU Telekomunikasi, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Meski demikian, penyadapan tidak sepenuhnya dilarang. Sejumlah institusi negara diperbolehkan melakukan intersepsi komunikasi untuk mendukung penyelidikan, penyidikan, pemberantasan tindak pidana, maupun kepentingan intelijen sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Perbedaan utama terletak pada legalitas tindakan, tujuan penyadapan, serta kewenangan pihak yang melaksanakannya. Karena itu, kegiatan intersepsi harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Penyadapan ilegal merupakan tindakan mengambil atau mengakses komunikasi pihak lain secara sengaja tanpa memiliki hak maupun dasar hukum yang membenarkannya.

Penjelasan Pasal 31 UU ITE menerangkan bahwa intersepsi mencakup sejumlah tindakan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bentuknya meliputi mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi.

Objek penyadapan tidak terbatas pada percakapan melalui telepon. Komunikasi berbentuk pesan elektronik dan pengiriman data menggunakan jaringan komputer juga termasuk informasi yang dapat menjadi sasaran intersepsi.

Namun, aktivitas merekam percakapan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penyadapan yang melanggar hukum. Penilaiannya bergantung pada metode yang digunakan, komunikasi yang menjadi objek tindakan, serta keberadaan hak atau kewenangan pelakunya.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana Penyadapan

Larangan terhadap penyadapan tanpa hak secara langsung diatur dalam dua peraturan utama, yakni UU ITE dan UU Telekomunikasi. Keduanya menetapkan ketentuan larangan serta konsekuensi pidana yang berbeda.

1. UU ITE Mengancam Penjara hingga 10 Tahun

Ketentuan mengenai intersepsi tanpa izin tercantum dalam Pasal 31 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut telah mengalami perubahan, terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pasal 31 ayat (1) melarang tindakan intersepsi secara sengaja tanpa hak terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam komputer maupun sistem elektronik milik orang lain.

Larangan juga mencakup penyadapan terhadap transmisi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) UU ITE.

Sementara itu, konsekuensi hukum bagi pelanggar tercantum dalam Pasal 47 UU ITE. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal Rp800 juta.

2. UU Telekomunikasi Menetapkan Penjara hingga 15 Tahun

Selain aturan mengenai informasi elektronik, penyadapan melalui jaringan komunikasi juga menjadi objek pengaturan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 40 dalam undang-undang tersebut melarang setiap orang melakukan penyadapan terhadap informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Penjelasan pasal tersebut menggambarkan penyadapan sebagai tindakan memasang perangkat atau alat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk memperoleh informasi melalui cara yang tidak sah.

Ancaman pidananya tercantum dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 40 dapat dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Berbeda dari ketentuan pidana dalam UU ITE, Pasal 56 UU Telekomunikasi tidak menyebutkan sanksi berupa denda. Ancaman yang dicantumkan dalam pasal tersebut berupa pidana penjara.

Kewenangan Penyadapan untuk Kepentingan Negara

Larangan penyadapan tanpa hak tidak menghilangkan kewenangan lembaga tertentu untuk melakukan intersepsi. Sejumlah institusi mendapatkan dasar hukum khusus agar dapat menjalankan tugas penegakan hukum dan intelijen.

1. Badan Intelijen Negara

Badan Intelijen Negara (BIN) memperoleh kewenangan penyadapan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Kewenangan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi intelijen dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 31 undang-undang tersebut mencakup sasaran yang berkaitan dengan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan tanpa mengikuti persyaratan hukum.

Pasal 32 mengatur bahwa penyadapan harus berkaitan dengan fungsi intelijen, dilaksanakan atas perintah Kepala BIN, dan memiliki batas waktu paling lama enam bulan. Masa pelaksanaannya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Apabila sasaran penyadapan telah memiliki bukti permulaan yang cukup, tindakan tersebut harus memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri.

UU Intelijen Negara juga memberikan sanksi kepada personel yang menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan Pasal 47, penyadapan di luar fungsi dan ketentuan undang-undang dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk institusi yang mempunyai kewenangan melakukan penyadapan. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK beserta perubahan-perubahannya.

Kewenangan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyadapan dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki dasar kewenangan untuk melakukan atau meminta intersepsi demi kepentingan penegakan hukum.

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus merujuk pada ketentuan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya, tindakan penyadapan tidak dapat dilakukan secara bebas di luar dasar kewenangan yang berlaku.

KUHAP 2025 Mengatur Penyadapan dalam Penyidikan

Pengaturan penyadapan untuk kebutuhan proses pidana juga tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan dokumentasi hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), peraturan tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 136 memberikan dasar bagi penyidik untuk melakukan penyadapan dalam rangka kepentingan penyidikan. Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan tindakan yang dapat digunakan selama proses penanganan perkara pidana.

Meski demikian, aturan teknis mengenai pelaksanaan penyadapan tidak seluruhnya dijabarkan dalam pasal tersebut. Pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada undang-undang tersendiri.

Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, legalitas penyadapan di Indonesia ditentukan oleh dasar kewenangan, tujuan pelaksanaan, prosedur, dan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.