Dasco Bantah Isu Cawapres dan Soroti Pengalihan Kasus Penyadapan

Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut diwarnai isu pencalonan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Dasco membantah kabar tersebut melalui media sosial pada Kamis (5/11/2026) dan menyebutnya sebagai informasi bohong yang mengalihkan perhatian dari perkara penyadapan.

Dasco menilai munculnya isu pencalonan dirinya sebagai calon RI 2 merupakan upaya menggeser perhatian publik dari persoalan penyadapan ilegal yang tengah menjadi sorotan. Ia secara tegas membantah kabar tersebut.

"Ada upaya pengalihan isu dari isu panas penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," kata Dasco.

Ia kembali menegaskan bahwa kabar mengenai pencalonannya sebagai wakil presiden tidak benar.

"Ada upaya pengalihan isu. Saya pastikan itu hoaks!" tegas Dasco.

Isu yang disinggung Dasco berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah ditetapkan polisi sebagai tersangka.

Perkembangan lain dalam perkara ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Ia menyatakan Prabowo telah menandatangani keputusan presiden untuk memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menjelaskan keputusan pemberhentian tersebut telah ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo.

"Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden mengenai pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Selain menjelaskan keputusan pemberhentian, Prasetyo juga menyoroti dugaan perbuatan dalam perkara penyadapan tersebut. Pemerintah menilai tindakan itu berpotensi mengarah pada makar dan membahayakan kepentingan negara serta keselamatan pimpinan negara.

Meski demikian, Prasetyo memastikan penanganan perkara tersebut tidak akan mengganggu pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo Hadi.