Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari Jabatan KSP

Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menyusul penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Prasetyo menjelaskan, pemberhentian tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan proses hukum yang melibatkan sejumlah individu. Salah satu tersangka diketahui menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sehingga Presiden memutuskan mengambil langkah administratif.

Dalam keterangannya kepada awak media, Prasetyo menyampaikan keprihatinan Presiden terhadap perkembangan perkara tersebut sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan pemberhentian.

"Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh terjadinya dinamika tersebut dan ada konsekuensi logis yang harus diputuskan karena salah satu tersangka beliau menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo memastikan keputusan pemberhentian telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). Dokumen tersebut juga telah ditandatangani Prabowo sebagai dasar pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan KSP.

"Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," jelas Prasetyo Hadi.

Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan, Presiden menunjuk pejabat sementara dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penugasan sementara tersebut diberikan kepada Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo.

Penunjukan Ariyo Windutomo dimaksudkan untuk menjalankan tugas kepresidenan selama posisi tersebut belum diisi oleh pejabat definitif. Prasetyo menjelaskan bahwa penunjukan itu merupakan keputusan sementara Presiden.

"Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut. Untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan," jelas Prasetyo Hadi.

Kasus yang menjadi latar belakang keputusan tersebut sebelumnya ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa izin terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto.

Selain nomor telepon Presiden, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara dan pengusaha. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation dalam proses penanganan perkara. Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.

"Berdasarkan hasil penyelidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manajemen penanganan perkara penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," ujar Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri.

Penetapan ketiga tersangka tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Sementara itu, satu orang berinisial SU masih berstatus saksi dan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.