PERADI SAI Desak Pemerintah Perketat Aturan Penyadapan

Perlindungan privasi masyarakat menjadi perhatian setelah munculnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN PERADI SAI) mendesak pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang khusus untuk mengatur kewenangan penyadapan, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Desakan tersebut disampaikan pada Kamis (5/11/2026), menyusul penetapan tiga tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026. PERADI SAI menilai perkara ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan penyadapan yang dilakukan negara.

Organisasi advokat tersebut menegaskan bahwa dugaan penyadapan di luar prosedur hukum perlu diusut secara transparan, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penanganannya tetap harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta prinsip peradilan yang adil.

Dalam pernyataan sikapnya, DPN PERADI SAI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan negara dalam melakukan penyadapan.

"Mencermati perkara ini, persoalannya bukan semata pertanggungjawaban pidana individual, tetapi juga ujian terhadap sistem pengawasan kewenangan negara," demikian pernyataan sikap DPN PERADI SAI pada Kamis (5/11/2026).

PERADI SAI juga mengingatkan bahwa hak privasi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Perlindungan tersebut berlaku setara bagi Presiden maupun seluruh masyarakat, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, dan profesi.

Karena itu, organisasi tersebut meminta pemeriksaan independen terhadap keseluruhan tata kelola penyadapan. Pemeriksaan tidak boleh terbatas pada pihak yang diduga melakukan tindakan ilegal.

Aspek yang perlu diperiksa meliputi dasar hukum dan otorisasi penyadapan, penentuan sasaran, akses terhadap sistem, pencatatan aktivitas, serta mekanisme penyimpanan dan penghapusan hasil penyadapan. Keutuhan alat bukti digital juga harus dipastikan selama pemeriksaan berlangsung.

PERADI SAI turut meminta perlindungan bagi pihak yang terbukti dirugikan akibat penyadapan tanpa dasar hukum. Bentuk perlindungan tersebut mencakup keamanan data, penjelasan mengenai tindakan penyadapan sepanjang dimungkinkan oleh hukum, serta mekanisme pemulihan hak.

Dalam aspek regulasi, PERADI SAI merujuk Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar pengaturan penyadapan dituangkan melalui undang-undang tersendiri.

Aturan khusus itu diharapkan mencakup dasar hukum dan otorisasi penyadapan, batas waktu pelaksanaan, pengawasan independen, serta mekanisme keberatan dan pemulihan bagi pihak yang terdampak.

PERADI SAI juga menekankan perlindungan komunikasi antara advokat dan klien sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kerahasiaan komunikasi tersebut berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh pembelaan hukum secara bebas dan efektif.

Organisasi advokat itu menegaskan bahwa penyadapan tetap diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi pelaksanaannya harus memiliki batasan yang jelas.

"Kewenangan penyadapan diperlukan untuk penegakan hukum, tetapi bukan kewenangan tanpa batas. Hak privasi Presiden dan hak privasi warga negara lainnya sama-sama wajib dilindungi oleh hukum," tegas PERADI SAI.

Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025–2026.

Menurut informasi penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS). Tindakan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan prosedur hukum yang sah.

Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan log atau rekaman aktivitas pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Dalam perkara tersebut, tiga tersangka yang disebutkan adalah Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Adapun mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.