Polri Tahan Tiga Tersangka Penyadapan Presiden di Mako Brimob

Polri menempatkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok. Pengumuman tersebut disampaikan Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026), sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena mengalami sakit pascastroke.

Ketiga tersangka yang kini berada di Mako Brimob adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, tersangka berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, belum dapat menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya.

Suhermanto menegaskan bahwa pemindahan lokasi penahanan tersebut merupakan perkembangan terbaru setelah sebelumnya ketiga tersangka diketahui berada di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

"Tiga (tersangka, red.) dilakukan penahanan di Mako Brimob," ujar Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis.

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Para ahli tersebut terdiri atas tiga ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.

Suhermanto juga memaparkan keterlibatan Irjen Slamet Uliandi dalam perkara tersebut. Tersangka SU diketahui pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim Polri dan berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Menurut Suhermanto, kewenangan dalam proses penyadapan berada dalam persetujuan SU. Peran tersebut berkaitan dengan aktivitas dua tersangka lainnya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.

"Tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan harus mendapat izin dari saudara SU," ujar Suhermanto.

Penyidik juga mengungkap adanya permintaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026. Saat itu, Irjen Ahrie Sonta meminta persetujuan kepada Irjen Slamet Uliandi untuk menghapus berkas hasil penyadapan.

Permintaan tersebut disetujui oleh Slamet. Persetujuan itu menjadi bagian dari dugaan penghapusan data elektronik yang turut diselidiki dalam perkara ini.

"Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Suhermanto.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Polri, terdapat empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026.

Para tersangka diduga menyadap komunikasi Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Polri menyebut aktivitas penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa disertai laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.