Yusril Perjelas Definisi Korupsi dalam Kajian Revisi UU Tipikor

Pemerintah mengkaji penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperjelas unsur pidana dan batasan kerugian keuangan negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kajian tersebut tidak bertujuan menghapus unsur kerugian negara. Dilansir dari Nasional, pernyataan itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Yusril menilai rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor masih memiliki cakupan luas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Pemerintah ingin mempertegas kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi agar penerapan hukum memberikan kepastian.

Yusril menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada penegasan makna kerugian keuangan negara, bukan penghapusan unsur tersebut dalam undang-undang.

"Dari diskusi-diskusi sebelumnya memang sudah dicapai satu pemahaman bahwa kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat, tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri. Jadi di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata merugikan keuangan negara itu," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Untuk menjelaskan pendekatan yang dapat digunakan, Yusril mencontohkan penyusunan aturan pemberantasan terorisme setelah Bom Bali pada 2002. Menurut dia, penentuan kategori perbuatan pidana secara jelas dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan UU Tipikor.

Ia juga menekankan bahwa perbuatan yang tidak memenuhi unsur korupsi tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana lain apabila unsur tindak pidana tersebut terbukti. Dengan demikian, penilaian perkara perlu bertumpu pada unsur pidana yang dapat dibuktikan, bukan hanya pada adanya kerugian.

Yusril menyebut kepastian hukum, efektivitas pemberantasan korupsi, dan citra Indonesia sebagai alasan penting untuk memperjelas rumusan tindak pidana. Ia juga menilai perbedaan definisi korupsi antarnegara memengaruhi penggolongan suatu perbuatan.

"Mengapa itu harus dilakukan? Supaya pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah memudahkan langkah pemberantasan korupsi itu sendiri, dan yang ketiga adalah menjaga image negara kita ini, ya. Orang bilang, 'Nih Indonesia kok korupsi melulu, banyak betul korupsinya.'

Ya karena rumusannya begitu. Kalau rumusan yang sama diterapkan di Jepang atau di Singapura, korupsi di Jepang dan Singapura sama banyaknya dengan di sini. Karena di sini dianggap korupsi, di sana tidak dianggap korupsi," kata Yusril Ihza Mahendra.

Selain rumusan delik, Yusril menyoroti perbedaan definisi keuangan negara dalam berbagai peraturan. Perbedaan tersebut dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar yang digunakan aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian negara.

Ia mempertanyakan pembagian kewenangan penghitungan kerugian negara antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, serta auditor lainnya. Mekanisme pembuktian juga menjadi perhatian, termasuk penggunaan laporan audit dan keterangan auditor di persidangan.

Yusril mencontohkan kredit macet pada bank milik negara. Kredit yang tidak terbayar, menurut dia, tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi apabila pemberiannya telah melalui kajian kelayakan dan tidak ditemukan unsur kesengajaan atau kolusi. Penetapan tindak pidana tetap harus didasarkan pada unsur yang dapat dibuktikan.

Penyempurnaan UU Tipikor juga akan dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pengaturan tindak pidana korupsi di sektor swasta.

Sementara itu, DEN masih merumuskan kesepakatan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Apabila dinilai mendesak, revisi UU Tipikor dapat dibahas bersama DPR dan dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan mengenai pengajuan serta jadwal pembahasan berada di tangan Presiden.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar definisi korupsi di Indonesia diselaraskan dengan UNCAC. Ia menyatakan Presiden Prabowo menyetujui kajian DEN untuk menyelaraskan penanganan korupsi di Indonesia dengan standar internasional.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Luhut menjelaskan bahwa rujukan internasional tersebut menempatkan penyuapan sebagai salah satu bentuk utama korupsi.

"Ya itu kami mengacu kepada Piagam PBB mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi dalam Piagam PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu adalah penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara," ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sebelumnya juga menegaskan bahwa rekomendasi DEN tidak dimaksudkan untuk menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP disebut tetap dipertahankan.

Menurut usulan DEN, pembahasan berfokus pada kejelasan pembuktian dan penambahan jenis tindak pidana yang tercantum dalam UNCAC tetapi belum diatur dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.