Yusril Pertahankan Unsur Kerugian Negara dalam Revisi UU Tipikor

Pemerintah berencana memperjelas batasan tindak pidana korupsi melalui penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tanpa menghapus unsur kerugian negara. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal tersebut di Dekonas, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026), setelah menerima kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama ketuanya, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yusril, pembahasan revisi berfokus pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, terutama mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Yusril menjelaskan bahwa unsur tersebut menjadi dasar penting dalam perumusan tindak pidana korupsi.

"Dan memang titik berat dari tindak pidana korupsi itu adalah untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum dan membawa akibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara," ujar Yusril.

Ia menilai rumusan yang berlaku saat ini memiliki cakupan penafsiran sangat luas sehingga berbagai perbuatan yang berkaitan dengan kerugian negara dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

"Memang pasal ini pasal yang sangat luas tafsirannya. Ya, seperti pasal sapu jagat begitu. Bisa mencakup hampir semua aspek, sedikit saja terkait dengan unsur kerugian negara dan perekonomian negara sudah dapat dikategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi," ungkap Yusril.

Dalam pembahasan penyempurnaan undang-undang tersebut, pemerintah ingin memperjelas pengertian kerugian keuangan negara, bukan menghilangkan unsur tersebut. Penegasan ini dinilai penting untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam penerapan aturan.

"Dari diskusi-diskusi sebelumnya memang sudah dicapai satu pemahaman bahwa kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri," jelas Yusril.

Ia kembali menegaskan bahwa penghapusan unsur kerugian negara tidak menjadi tujuan pembahasan revisi UU Tipikor.

"Jadi, di dalam diskusi-diskusi itu tidak ada niatan untuk menghapus kata-kata 'merugikan keuangan negara' itu," lanjut Yusril.

Yusril juga menyoroti banyaknya peraturan perundang-undangan yang memuat definisi keuangan negara. Ia menyebut ketentuan dalam Undang-Undang BPK dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai bagian dari beragam rujukan yang perlu diperhatikan.

Menurutnya, banyaknya definisi tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan pengertian yang akan digunakan untuk penerapan hukum.

"Nah, kalau terlalu banyak definisi tentang keuangan negara itu sendiri, lalu akhirnya mana yang mau dipakai, mau diterapkan. Ya pilah-pilih mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan, mana yang lebih cepat untuk dikerjakan," jelas Yusril.

Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penegasan definisi keuangan negara untuk meningkatkan kepastian hukum. Pembahasan mengenai pengertian perekonomian negara juga masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir.

"Oleh karena itu, demi kepastian hukum di negara kita ini, sangat perlu kita mempertegas arti dari keuangan negara itu sendiri. Dan kemungkinan juga pengertian perekonomian negara itu mungkin dari diskusi-diskusi sebelumnya itu ada usulan untuk dihilangkan, tapi belum sampai kepada satu kesimpulan final," tambah Yusril.

Yusril menyatakan penyempurnaan UU Tipikor diarahkan untuk membuat ketentuan pemberantasan korupsi lebih ketat, jelas, dan pasti. Kejelasan batasan tersebut diharapkan membantu membedakan perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi dan perbuatan yang tidak memenuhi unsur pidana tersebut.

"Namanya kan menyempurnakan. Menyempurnakan artinya dia lebih ketat, lebih jelas, dan lebih pasti. Dan itu kan akan membuat keadaan jadi lebih baik.

Siapa pun tidak menjadi ragu-ragu karena khawatir melakukan itu, khawatir melakukannya, takut dikatakan korupsi. Kalau sudah dijelaskan ini korupsi, ini bukan, kan menjadi jelas semuanya," beber Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi upaya pemberantasan korupsi. Menurut Yusril, agenda tersebut tetap menjadi bagian utama kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak ada maksud bahwa akan melemahkan pemberantasan korupsi. Itu menjadi tekad bagi pemerintah kita sekarang dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menegaskan itu. Pemberantasan korupsi itu tetap merupakan satu program yang utama pemerintah dalam upaya penegakan hukum," tutup Yusril.