Aturan Penyadapan Membatasi Akses Informasi Secara Ilegal

Kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut kembali mengangkat persoalan batas kewenangan penyadapan dan perlindungan informasi pribadi.

Dilansir dari Detikcom, penyadapan sebenarnya telah dikenal jauh sebelum teknologi komunikasi modern berkembang. Praktik memperoleh informasi rahasia tanpa sepengetahuan pemiliknya sudah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari menguping percakapan hingga membuka surat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyadap diartikan sebagai tindakan mendengarkan atau merekam informasi maupun pembicaraan orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Riwayat praktik tersebut dibahas dalam buku Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption karya Whitfield Diffie dan Susan Landau yang diterbitkan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press Direct.

Menurut pembahasan dalam buku tersebut, terdapat dua metode lama yang digunakan untuk memperoleh informasi secara diam-diam. Pertama adalah menguping percakapan, sedangkan metode lainnya dilakukan dengan membuka surat milik orang lain.

Menguping memungkinkan seseorang mengetahui isi pembicaraan tanpa sepengetahuan orang yang sedang berbicara. Sementara itu, penyadapan surat mencakup tindakan mengambil, membuka, membaca, hingga menyalin pesan tertulis tanpa diketahui pengirim maupun penerimanya.

Untuk menjaga kerahasiaan komunikasi tertulis, manusia kemudian mengembangkan sistem penyandian. Melalui metode ini, pesan diubah menjadi bentuk terenkripsi sehingga isinya tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak mempunyai informasi rahasia untuk membukanya.

Perkembangan tersebut melahirkan kriptografi, yaitu teknik transformasi pesan agar informasi asli tidak bisa dibaca sembarang orang. Dalam prosesnya, terdapat kunci khusus yang diperlukan untuk mengembalikan pesan terenkripsi menjadi plaintext.

Kunci tersebut berfungsi seperti anak kunci pada gembok. Hanya pihak yang memiliki informasi rahasia yang sesuai dapat membuka pesan dan memahami isi komunikasi tersebut.

Masuknya teknologi telekomunikasi kemudian mengubah cara informasi dikirimkan sekaligus metode untuk mengaksesnya secara diam-diam. Praktik yang sebelumnya dilakukan melalui percakapan langsung dan surat mulai terintegrasi dalam sistem komunikasi elektronik.

Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan perubahan itu melalui pernyataan berikut.

"Telekomunikasi telah menyatukan dan mensistematiskan praktik-praktik ini," tulis penulis dalam buku tersebut dikutip, Rabu (4/11/2026).

Keunggulan penyadapan melalui sistem elektronik

Sebelum teknologi elektronik digunakan secara luas, komunikasi langsung hanya memungkinkan percakapan berlangsung antara orang-orang yang berada dalam jangkauan pendengaran satu sama lain. Kondisi ini membuat pengupingan relatif mudah dilakukan tanpa perencanaan khusus.

Situasinya berubah ketika surat menjadi sarana komunikasi utama. Pesan harus melewati sejumlah perantara, seperti kurir, pelancong, maupun pedagang, sehingga upaya mencegat informasi membutuhkan persiapan lebih matang.

Pesan yang memuat kepentingan politik bahkan dapat dikirim menggunakan kurir khusus. Cara tersebut membuat penyadap menghadapi kesulitan tambahan karena harus membuka surat tanpa meninggalkan tanda yang diketahui penerima.

Berbeda dengan metode konvensional, penyadapan elektronik menawarkan sejumlah kemudahan bagi pihak yang melakukannya. Buku Privacy on the Line menguraikan tiga karakteristik yang membuat metode ini berkembang.

• Komunikasi melalui telekomunikasi relatif mudah dihindari atau dipantau melalui sistem tertentu.
• Jumlah jenis saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan tertulis semakin berkurang.
• Proses penyadapan dapat berlangsung tanpa terlihat oleh orang yang menjadi sasaran.

Teknologi tersebut juga memperluas kemungkinan pengumpulan informasi. Penyadapan tidak lagi terbatas pada komunikasi melalui jaringan telekomunikasi, tetapi dapat menjangkau percakapan yang berlangsung secara langsung.

Buku tersebut turut menyoroti kompleksitas persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi ini.

"Setiap pembahasan tentang penyadapan, khususnya pembahasan hukum kini menjadi rumit. Faktanya kini elektronik tidak hanya memungkinkan penyadapan telekomunikasi, tapi juga mempermudah untuk menyadap percakapan tatap muka," jelas buku tersebut.

Ketentuan hukum penyadapan di Amerika Serikat dan Indonesia

Perkembangan teknologi penyadapan membuat pengaturan hukum menjadi bagian penting dalam melindungi privasi masyarakat. Amerika Serikat telah mempunyai ketentuan yang membatasi tindakan penyadapan oleh pemerintah maupun warga negara.

Pada 1967, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa kepolisian tidak diperbolehkan melakukan penyadapan telepon tanpa memperoleh izin pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar pembatasan kewenangan penyadapan di negara itu.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penyadapan tercantum dalam Pasal 31 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Ketentuan tersebut menjelaskan cakupan tindakan penyadapan dalam komunikasi elektronik.

Mengutip laman Indonesia Baik, penyadapan mencakup kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang bersifat tidak publik.

Aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, termasuk menggunakan pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Dalam ketentuan yang dijelaskan tersebut, kewenangan penyadapan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelesaian perkara. Terdapat lima lembaga yang disebut mempunyai kewenangan sesuai kepentingan penegakan hukum masing-masing.

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk penyelidikan kejahatan korupsi.
• Badan Intelijen Negara (BIN), untuk penyelidikan kejahatan terorisme.
• Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk penyelidikan penyalahgunaan narkoba.
• Kepolisian, untuk kepentingan pengungkapan tindak kejahatan.
• Kejaksaan, sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyadapan.

Meski demikian, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan tanpa batas. KUHAP Pasal 83 ayat (1-4) mengatur pembatasan terhadap penyidik dalam melaksanakan penyadapan.

Salah satu ketentuan yang dijelaskan adalah kewajiban memperoleh izin pengadilan sebelum tindakan penyadapan dilakukan. Pelanggaran berupa penyadapan ilegal dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.

DPR menyusun RUU Penyadapan

Selain ketentuan yang sudah berlaku, DPR RI tengah membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Hingga Juli 2026, proses penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menilai regulasi baru perlu mengatur berbagai aspek agar kewenangan penyadapan mempunyai batas yang jelas. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi otorisasi, pengawasan, durasi izin, dan ruang lingkup tindak pidana.

Pengaturan tersebut juga perlu mencakup nasib data yang diperoleh melalui penyadapan, keabsahan informasi sebagai alat bukti di pengadilan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban salah sadap.

Menurut Gamal, diperlukan indikator objektif untuk menentukan alasan seseorang dapat menjadi sasaran penyadapan. Kejelasan kriteria tersebut dinilai penting agar tindakan pengawasan tidak dilakukan secara acak dan berpotensi melanggar hak warga negara.

Persoalan durasi juga menjadi perhatian dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. Gamal menekankan perlunya batas waktu izin yang tegas agar kewenangan penyadapan tidak berkembang menjadi aktivitas pengintaian tanpa batas waktu.

Aspek teknologi turut menjadi bagian yang perlu diperhitungkan dalam regulasi mendatang. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI, terutama kemampuannya menghasilkan tiruan suara dan deepfake dengan tingkat ketepatan tinggi, menghadirkan tantangan baru dalam proses penyadapan.

Gamal menyampaikan perhatian tersebut dalam pernyataannya yang dilansir dari laman DPR RI.

"Dan bagaimana apakah instrumen teknologi kita sudah mampu membedakan mana suara (asli) dengan deepfake (AI) yang high precision dengan penyadapan yang memang original process," ucapnya.

Dengan demikian, pembahasan RUU Penyadapan tidak hanya berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum. Pengaturan otorisasi, pengawasan, perlindungan data, hak masyarakat, serta kemampuan teknologi membedakan informasi asli dan hasil manipulasi juga menjadi bagian penting dalam penyusunannya.