KPK Lantik Tujuh Pejabat Strategis untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisi tujuh posisi strategis melalui pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pemberantasan korupsi, dilansir dari Nasional.

Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tujuh pejabat tersebut terdiri atas empat pejabat pimpinan tinggi pratama dan tiga pejabat administrator.

Empat posisi pimpinan tinggi pratama diisi Achmad Taufik Husein sebagai Direktur Penyidikan, Arend Arthur Duma sebagai Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Imam Turmudhi sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III, serta Juned Junaidi sebagai Inspektur.

Sementara itu, tiga jabatan administrator dipercayakan kepada Amalia Rosanti sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Pengawas, Elih Dalilah sebagai Kepala Sekretariat Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Raden Natalia Kristianto sebagai Kepala Bagian Litigasi dan Perlindungan Saksi.

Cahya H. Harefa menjelaskan bahwa pengisian jabatan tersebut menggunakan pendekatan manajemen talenta sebagai bagian dari penerapan sistem merit di lingkungan KPK. Penentuan posisi mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak, dan hasil penilaian kinerja setiap pegawai.

Menurut Cahya, mekanisme tersebut juga ditujukan untuk memberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing pegawai.

"Proses ini diharapkan semakin memperkuat penerapan sistem merit, sekaligus membangun kepercayaan bahwa setiap insan KPK memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengemban amanah sesuai kapasitas serta kompetensinya," ujar Cahya H. Harefa, Sekretaris Jenderal KPK.

Selain melakukan penyesuaian organisasi, Cahya meminta para pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mereka juga diminta menyusun prioritas pekerjaan serta memastikan target kinerja selaras dengan arah strategis lembaga.

Cahya turut menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan kewenangan. Menurut dia, keputusan maupun tindakan pejabat memiliki kaitan langsung dengan kredibilitas lembaga dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menghindari penyimpangan serta penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak kredibilitas KPK.