Komisi X DPR Perjuangkan Kesetaraan Status Guru dalam RUU Sisdiknas

Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh guru di Indonesia. Komisi X DPR RI menyerap aspirasi organisasi pendidikan dalam rapat kerja pada Rabu, 7 Oktober 2026, untuk membahas status kepegawaian, kesejahteraan, perlindungan, dan pemerataan guru.

Dilansir dari Detikcom, anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali, menginginkan agar pembedaan guru berdasarkan status kepegawaian tidak lagi menjadi sekat dalam sistem pendidikan nasional. Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan keadilan bagi guru yang mengajar di berbagai jenis sekolah.

Furtasan menyoroti beragam penyebutan yang selama ini melekat pada profesi guru, mulai dari guru aparatur sipil negara (ASN), guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, hingga guru honorer. Ia menginginkan satu penyebutan yang berlaku bagi seluruh tenaga pendidik.

Dalam unggahan Instagram DPR RI pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Furtasan menyampaikan cita-citanya mengenai penyatuan identitas profesi guru.

"Saya punya cita-cita di Indonesia itu hanya ada satu istilah guru. Guru Indonesia. Tidak ada guru ASN, guru paruh waktu guru swasta, atau guru honorer. Sudah, guru saja," ujar Furtasan Ali, anggota Komisi X DPR RI.

Selain persoalan status, Komisi X menerima masukan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), serta Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (Perisai). Ketiga organisasi tersebut menyampaikan pandangan mengenai persoalan guru yang perlu diakomodasi dalam penyempurnaan RUU Sisdiknas.

P2G mengusulkan penguatan lima pilar profesi guru, meliputi kompetensi, kesejahteraan, distribusi, pengembangan karier, dan perlindungan. Organisasi ini juga mendorong pembentukan Badan Pengelola Guru Nasional (BPGN).

JPPI menekankan bahwa pembahasan RUU Sisdiknas tidak seharusnya hanya berpusat pada status kepegawaian guru. Organisasi tersebut meminta agar pemenuhan hak atas layanan pendidikan yang adil menjadi prioritas serta pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan guru diperjelas.

Sementara itu, Perisai mendorong penghapusan diskriminasi terhadap guru swasta. Organisasi tersebut juga meminta kesetaraan akses terhadap kesejahteraan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus kepastian status bagi guru agar tidak ada lagi tenaga pendidik dengan status yang menggantung.

Komisi X DPR RI telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut. Masukan dari organisasi pendidikan itu akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU Sisdiknas.

Komisi X juga menegaskan bahwa regulasi pendidikan nasional perlu mencakup persoalan nyata yang dihadapi guru, bukan hanya mengatur status kepegawaian. Perlindungan bagi seluruh unsur dalam ekosistem pendidikan turut menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikan DPR RI, komisi tersebut menegaskan arah penyempurnaan regulasi pendidikan yang sedang dibahas.

"Komisi X DPR RI mendorong agar RUU (Sisdiknas) ini tidak berhenti pada pengaturan status guru, tetap mampu menjawab persoalan nyata di lapangan serta memberikan perlindungan bagi seluruh ekosistem pendidikan," tegas DPR RI.