Polri Tetapkan 243 Orang dan 13 Korporasi Tersangka Karhutla

Polri menetapkan 243 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 20 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan perkembangan penegakan hukum tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), dilansir dari Nasional.

Dalam perkara yang melibatkan perorangan, Polri mencatat 286 laporan polisi dengan total area terbakar mencapai 5.856 hektar. Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh 13 kepolisian daerah (Polda), menurut laporan yang disampaikan Suyudi.

Dari keseluruhan laporan perorangan, sebanyak 32 kasus masih dalam penyelidikan, sembilan dihentikan penyelidikannya, 189 telah memasuki tahap penyidikan, dan 56 perkara dinyatakan selesai.

Suyudi menyampaikan jumlah tersangka perorangan dalam pemaparan penanganan kasus karhutla di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Jumlah tersangka 243," ujar Suyudi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Untuk perkara yang melibatkan korporasi, data Polri per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 mencatat 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektar. Penegakan hukum dilakukan oleh 10 Polda dan satu Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri.

Dari 100 laporan tersebut, enam dihentikan penyelidikannya, sedangkan 94 lainnya masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara karhutla tersebut.

Dalam laporan yang sama, Suyudi menjelaskan bahwa Polri merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 laporan polisi yang sudah memasuki tahap penyidikan. Sebanyak 11 korporasi dalam kelompok tersebut telah berstatus tersangka, sementara 12 lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun dari 71 laporan polisi lainnya, penyidik belum merekomendasikan pencabutan izin. Dua laporan telah menetapkan tersangka, sedangkan 69 laporan lainnya belum memiliki tersangka.

Polri juga mencatat 22 korporasi yang terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA) atau pihak asing dalam kelompok penanganan perkara tersebut, berdasarkan rincian yang disampaikan Suyudi.

Dari sisi penguasaan lahan, 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki konsesi seluas 209.933 hektar. Area terbakar di dalam konsesi tersebut mencapai 11.105,39 hektar.

Sementara itu, 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka memiliki konsesi seluas 166.756 hektar, dengan luas area terbakar mencapai 8.849 hektar.

Berdasarkan lokasi perusahaan, Suyudi merinci delapan korporasi tersangka berada di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu di Kalimantan Selatan.