WALHI Desak Penegakan Hukum Karhutla Jangkau Korporasi

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu mencakup pertanggungjawaban korporasi serta pihak yang diduga lalai melakukan pengawasan. Dilansir dari Detik Travel, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera dan mencegah kebakaran serupa terulang.

Menurut WALHI, penyelidikan tidak cukup hanya menyasar orang yang melakukan pembakaran secara langsung. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan perusahaan, pengelolaan konsesi, serta pihak yang memerintahkan atau memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian perusahaan dan aparat pengawas. Penelusuran tersebut diperlukan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku yang berada di lapangan.

Umi Ma'rufah menyampaikan pernyataan berikut, seperti dikutip pada Senin (19/10/2026).

"Selain itu, dugaan kelalaian perusahaan maupun aparat pengawas harus diperiksa secara objektif agar penegakan hukum memberikan efek jera, mencegah kebakaran berulang, dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah.

Penekanan tersebut berkaitan dengan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang mungkin memiliki tanggung jawab dalam terjadinya karhutla. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada tindakan pembakaran, tetapi juga dugaan kelalaian dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah konsesi.

Polisi Tangani 23 Laporan Karhutla di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan, aparat kepolisian telah menerima 23 laporan polisi terkait karhutla sepanjang tahun 2026. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, menyebut laporan tersebut terdiri atas perkara yang melibatkan perorangan dan korporasi.

Rincian laporan yang ditangani kepolisian disampaikan Yudha sebagai berikut.

"Ada 23 LP terbit, 11 perorangan dan 12 korporasi," kata Yudha.

Dari keseluruhan laporan itu, sebanyak 11 perkara berkaitan dengan perorangan, sedangkan 12 lainnya melibatkan korporasi. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di wilayah tersebut mencakup dugaan keterlibatan individu maupun badan usaha.

Sejumlah perkara yang diproses kepolisian berasal dari pengaduan WALHI Kalsel. Menurut Yudha, sebagian besar kasus telah memasuki tahapan penyidikan, termasuk laporan yang disampaikan organisasi lingkungan tersebut.

"Sebagian besar kasus telah naik ke tahap penyidikan, termasuk laporan dari WALHI Kalsel," jelasnya.

Pembagian Tanggung Jawab Antarlembaga

Penanganan karhutla juga membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas di antara lembaga terkait. Pejabat atau instansi yang terbukti mengabaikan kewajiban pengawasan perlu dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 mengatur pembagian tugas dalam upaya menghadapi karhutla. Ketentuan tersebut mencakup kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga kepala daerah dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum.

Kejelasan pembagian tugas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penanganan kebakaran. Selain upaya pemadaman, tanggung jawab pengawasan dan penindakan hukum juga perlu dijalankan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Wilayah Terdampak

Inpres Nomor 3 Tahun 2020 juga mencakup tanggung jawab sektor pendidikan ketika karhutla berdampak pada masyarakat. Kementerian yang menangani pendidikan bertugas memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di daerah terdampak.

Selain menjaga keberlangsungan pendidikan, kementerian terkait mendorong perguruan tinggi berperan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan karhutla. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari tugas sektor pendidikan dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.

Di bidang kesehatan, Menteri Kesehatan berkewajiban memastikan masyarakat di wilayah terdampak memperoleh pelayanan medis secara cepat. Ketersediaan layanan tersebut diperlukan untuk membantu memulihkan kondisi kesehatan warga yang mengalami dampak paparan asap akibat karhutla.