Uji Coba Transformasi JKN di Empat Daerah Tertunda

Rencana perubahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di empat daerah belum memasuki tahap uji coba karena pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Jaminan Kesehatan yang baru. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan proyek percontohan selama 12 bulan, dilansir dari Nasional.

Anggota DJSN Muttaqien mengatakan persiapan program sebenarnya terus dimatangkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah kepemimpinan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, pelaksanaan di lapangan masih menunggu kepastian hukum dari pemerintah pusat.

"Perlu disampaikan bahwa uji coba transformasi JKN di empat daerah belum dilaksanakan karena masih menunggu terbitnya Perpres Jaminan Kesehatan yang baru sebagai dasar pelaksanaannya. Karena itu, kami belum dapat memberikan penilaian terhadap hasil uji coba," ujar Muttaqien.

DJSN mendukung perubahan sistem yang diarahkan untuk mempercepat pelayanan berdasarkan kebutuhan medis peserta serta meningkatkan ketepatan pembayaran kepada rumah sakit. Meski demikian, perluasan kebijakan secara nasional masih menunggu evaluasi formal selama 12 bulan pelaksanaan uji coba.

Muttaqien menyebut sejumlah aspek perlu dipastikan sebelum penerapan lebih luas, mulai dari kesiapan regulasi, pemetaan kompetensi rumah sakit, sistem informasi, tenaga medis, koder, hingga dampak penyesuaian tarif.

"Kami tentu akan mencermati kesiapan dan hasil evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga selama maupun setelah uji coba sebagai dasar perluasan," imbuh Muttaqien.

Selain persiapan transformasi, DJSN menyoroti persoalan klaim tertunda atau pending claim yang masih membebani sejumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan BPJS Kesehatan hingga September 2026, rasio nilai klaim tertunda secara nasional masih berada di bawah 5%.

Namun, kondisi sejumlah rumah sakit menunjukkan angka yang lebih tinggi. DJSN mencatat terdapat rumah sakit tertentu dengan proporsi nilai klaim tertunda mencapai lebih dari 20%.

"Jadi, angka nasional dan kondisi rumah sakit tertentu dapat berbeda tanpa harus saling bertentangan," terang Muttaqien.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DJSN mendorong rekonsiliasi data antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Proses ini diperlukan untuk memisahkan klaim yang membutuhkan klarifikasi, klaim sengketa, klaim tidak layak, serta klaim yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum dibayarkan.

DJSN menetapkan target penyelesaian klaim tertunda maksimal tiga bulan melalui Indikator Capaian Kinerja BPJS Kesehatan. Penanganan juga diprioritaskan bagi rumah sakit dengan rasio klaim tertunda tinggi melalui perluasan Kelas Intensif Penyelesaian Klaim bersama rumah sakit.

Dari sisi pendanaan, pemerintah memberikan tambahan alokasi Rp 20 triliun untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Menurut Muttaqien, dana dari Presiden Prabowo Subianto tersebut dicairkan secara bertahap.

Pencairan tahap pertama sebesar Rp 10 triliun telah diterima BPJS Kesehatan pada Oktober 2026. Sementara itu, pencairan tahap berikutnya direncanakan berlangsung pada tahun yang sama setelah evaluasi lintas kementerian dan lembaga.

"Tambahan dana tersebut memperkuat likuiditas. Sampai akhir tahun 2026 ketahanan DJS Kesehatan diproyeksikan tidak akan terjadi gagal bayar ke fasilitas kesehatan," jelas Muttaqien.

Untuk memastikan penggunaan tambahan dana berjalan efektif, DJSN membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Manfaat, Tarif, dan Iuran JKN bersama Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan.

DJSN juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pembayaran klaim, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran, serta pembenahan kebijakan pembiayaan JKN agar keberlanjutan program tetap terjaga.