BPJS Kesehatan Bantah Isu Penghapusan dan Penggantian oleh KDMP

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan dan tidak akan dihapus atau digantikan oleh klinik maupun apotek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dilansir dari Keuangan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan klarifikasi tersebut pada Selasa (27/10/2026) untuk menanggapi narasi yang beredar di media sosial X.

Rizzky menjelaskan bahwa informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan tidak benar. Menurutnya, lembaga tersebut tetap menjalankan program JKN sekaligus berfokus meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rizzky menegaskan bahwa JKN merupakan program negara yang memiliki landasan hukum dan tetap beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang, informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan," ujar Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan.

Rizzky menerangkan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, penyelenggaraan sistem JKN berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dasar penyelenggaraan jaminan kesehatan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ketentuan itu mengatur hak masyarakat atas jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Rizzky juga merujuk Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya.

"Dengan demikian, keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas," ujar Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan dan pelaksanaan program JKN memiliki landasan hukum tersendiri. Isu yang beredar di media sosial mengenai penghapusan lembaga tersebut tidak mengubah status penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.

Rizzky mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang sumbernya belum terverifikasi. Ia juga menekankan bahwa informasi mengenai layanan dan kepesertaan dapat diperoleh melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.

"Fokus kami adalah memastikan Program JKN terus berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kami mengajak seluruh peserta untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut," ujar Rizzky Anugerah, Kepala Humas BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta JKN tetap berlangsung seperti biasa. Peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan memeriksa status keaktifan kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.