Pemerintah Tambah Dana BPJS Kesehatan Rp20 Triliun

Pemerintah menambah dana untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun pada 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2026 untuk menjaga layanan peserta dan pembayaran fasilitas kesehatan, dilansir dari Nasional.

Dana tambahan tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pencairan Rp10 triliun dilakukan pada Oktober 2026 dan Rp10 triliun berikutnya pada November 2026.

"Total tambahan suntikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Menurut Suahasil, tambahan anggaran diperlukan agar BPJS Kesehatan tetap mampu memberikan layanan kepada peserta dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Pemerintah juga menjaga operasional program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selama ini, dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan mencakup pembayaran iuran peserta penerima bantuan iuran dengan alokasi sekitar Rp47 triliun. Tambahan dana membuat dukungan APBN diperkirakan mencapai Rp67 triliun hingga Rp68 triliun pada 2026.

Suntikan dana tersebut sebelumnya telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito mengungkapkan lembaganya menghadapi kesenjangan arus kas karena penerimaan iuran belum mengimbangi pembayaran manfaat.

"Sampai bulan ini kami bisa mengumpulkan iuran Rp 118 triliun, sementara manfaat yang kami bayarkan Rp 132 triliun," kata Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Menurut Prihati, selisih antara penerimaan iuran dan pembayaran manfaat mencapai Rp14 triliun. Ia juga menyebut sekitar 52 juta peserta tidak aktif membayar iuran yang turut menekan arus kas BPJS Kesehatan.