Pemerintah Tambah Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026 guna menjaga keberlangsungan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memastikan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan kebijakan tersebut di Jakarta pada Jumat (9/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional. Menurut Suahasil, tambahan pendanaan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026.

Pemerintah menjadwalkan pencairan tahap pertama sebesar Rp 10 triliun pada Oktober 2026, kemudian menyalurkan Rp 10 triliun sisanya pada November 2026. Dalam konferensi pers APBN KiTA, Suahasil menjelaskan bahwa suntikan dana tersebut diperlukan untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan, terutama dalam melayani peserta JKN dan memenuhi kewajiban pembayaran kepada fasilitas kesehatan.

"Saya ingin mengumumkan di sini juga bahwa telah dikeluarkan PMK Nomor 73 Tahun 2026 yang memberikan suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Cair bulan ini Rp 10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp 10 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan, dukungan tambahan tersebut telah dimasukkan dalam APBN untuk membantu BPJS Kesehatan memenuhi kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan dana menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan peserta dan pembayaran klaim fasilitas kesehatan dapat terus berlangsung. "Supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayar fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan. Jadi, tambahan suntikannya itu sudah kita taruh di dalam APBN sebesar Rp 20 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain tambahan dana tersebut, pemerintah selama ini membiayai iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN. Suahasil menyebut alokasi untuk pembayaran iuran PBI mencapai sekitar Rp 47 triliun, di luar pendanaan yang berasal dari iuran peserta BPJS Kesehatan. Dukungan anggaran untuk iuran PBI menjadi salah satu komponen pembiayaan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah menambahkan alokasi Rp 20 triliun di luar anggaran tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pendanaan BPJS Kesehatan.

"Jadi, ibaratnya dari APBN sekarang ada Rp 47 triliun untuk PBI, plus Rp 20 triliun untuk suntikan. Jadi, kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp 67 triliun sampai Rp 68 triliun," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan. Dengan tambahan tersebut, total dukungan APBN untuk BPJS Kesehatan pada 2026, termasuk pembayaran iuran peserta PBI, diperkirakan mencapai Rp 67 triliun hingga Rp 68 triliun. Pencairan tambahan anggaran dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap, yakni Oktober dan November 2026.