BPJS Kesehatan Terima Suntikan Dana Pemerintah Rp 20 Triliun

BPJS Kesehatan memperoleh tambahan likuiditas sebesar Rp 20 triliun dari anggaran pemerintah yang dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat arus kas operasional Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di tengah penataan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dilansir dari Nasional.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, pemerintah membagi pencairan bantuan menjadi dua bagian, masing-masing senilai Rp 10 triliun. Pencairan tahap pertama telah terealisasi pada 24 Oktober 2026, sedangkan tahap berikutnya dijadwalkan berlangsung pada November.

Dalam keterangannya seusai penganugerahan Satya JKN Award di Jakarta, Jumat (30/10/2026), Prihati menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran pemerintah.

"Tahap pertama Rp 10 triliun sudah cair di 24 Oktober. Dan ini terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan, dan nanti yang tahap kedua 10 triliun akan turun di bulan November," ujar Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Tambahan anggaran tersebut menopang pembiayaan pelayanan kesehatan karena penerimaan iuran bulanan masih lebih rendah dibandingkan kewajiban pembayaran klaim. Berdasarkan catatan operasional yang disampaikan Prihati, selisih penerimaan dan pengeluaran mencapai Rp 2 triliun setiap bulan.

"Selama satu bulan kita mengumpulkan iuran Rp 14 triliun, membayar Rp 16 triliun," tutur Prihati.

Selain dukungan pemerintah, BPJS Kesehatan mengandalkan pembayaran iuran dari pekerja sektor formal melalui segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU). Skema iurannya sebesar 5% dari take home pay pekerja, dengan pembagian 4% ditanggung perusahaan dan 1% dibayarkan karyawan.

Untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan dan pembayaran, BPJS Kesehatan mengevaluasi kepatuhan sekitar 360.000 badan usaha di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup kelengkapan pendaftaran karyawan, pemotongan iuran, serta penyetoran dana.

Prihati menyebut hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi indikator kepatuhan dalam acara Satya JKN Award.

"Dengan indikator kepatuhan yang lengkap mendaftarkan karyawannya, memotong, menyetorkan, itu kita nilai dengan hasil kurang lebih 80 badan usaha telah mendapatkan penghargaan pada acara Satya JKN kali ini," tambah Prihati.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menjelaskan, kontribusi perusahaan swasta menjadi salah satu penopang utama keberlanjutan pembiayaan JKN. Menurut dia, segmen badan usaha menyumbangkan sekitar Rp 41 triliun untuk program tersebut.

Akmal menilai kontribusi itu mencerminkan mekanisme pembiayaan bersama yang melibatkan perusahaan dan pekerja sebagai peserta JKN.

"Dan ini tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirut, ini adalah bagian dari gotong royong raksasa. Dan segmen dari badan usaha kurang lebih menyumbang sekitar 41 triliun," kata Akmal Budi Yulianto, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, jumlah pekerja yang terdaftar dalam segmen badan usaha mencapai sekitar 39,8 juta orang. Besarnya jumlah peserta tersebut menjadi salah satu sumber kontribusi iuran dari sektor formal.

"Dengan jumlah pekerja yang masuk dalam segmen ini adalah sebanyak kurang lebih 39,8 juta. Oleh karena itu, ini adalah perwujudan gotong royong dari teman-teman pekerja," ujar Akmal.