BPJS Kesehatan Perbarui Data Peserta PBI Jelang 1 November 2026

Perubahan status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi perhatian masyarakat menjelang 1 November 2026. Isu penonaktifan peserta desil 6-10 yang beredar di media sosial tersebut mendapat penjelasan dari BPJS Kesehatan terkait mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan. Informasi mengenai potensi penonaktifan peserta PBI desil 6-10 ramai dibicarakan di Threads dan sejumlah platform media sosial lainnya.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan berpotensi kehilangan status kepesertaannya mulai 1 November 2026. Sejumlah pengguna media sosial juga mengunggah tangkapan layar pemberitahuan perubahan status Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu pemberitahuan memperlihatkan status nonaktif pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang ditanggung pemerintah daerah.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan pendataan desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Salah satu pengguna Threads mempertanyakan validitas proses survei tersebut.

"Bukannya survei desil banyak yang ngawur ya?" komentar salah satu warganet dalam utas yang ramai dibicarakan di Threads. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penentuan desil bukan menjadi kewenangan BPJS Kesehatan. Penetapan kategori penerima bantuan merupakan tanggung jawab pemerintah atau kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan mengelola data tersebut.

Rizzky mengatakan BPJS Kesehatan menerima pembaruan data kepesertaan secara berkala dari instansi terkait. Menurutnya, perubahan yang dilakukan merupakan penyesuaian data berdasarkan kondisi dan kategori penerima bantuan yang terbaru. "Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, terkait dengan update, sebenarnya setiap bulan itu ada update. Itu bukan diaktifkan, melainkan diganti, diganti data-data yang memang sudah tidak sesuai dengan desil yang kita terima," kata Rizzky saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026).

Dia menjelaskan bahwa data dari kementerian atau lembaga berwenang menjadi dasar BPJS Kesehatan dalam memperbarui kepesertaan. Proses tersebut dilakukan agar bantuan iuran kesehatan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Peserta yang mengalami penonaktifan tetapi masih membutuhkan bantuan dapat mengajukan pelaporan kepada pemerintah setempat.

Mekanisme ini juga berlaku bagi masyarakat yang merasa perubahan status kepesertaannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Rizzky mencontohkan peserta yang sedang menjalani pengobatan dapat menyertakan surat keterangan sakit sebagai dokumen pendukung ketika mengajukan laporan.

"Kalau misalnya memang dibuktikan bahwa peserta tersebut sedang sakit, itu kan ada surat keterangan. Tentunya nanti dari surat keterangan tersebut bisa segera melaporkan ke kelurahan atau kecamatan, atau ke dinas sosial kalau memang masih membutuhkan bantuan," jelas Rizzky.

Laporan dapat disampaikan melalui kelurahan, kecamatan, atau dinas sosial untuk mendapatkan tindak lanjut. Instansi terkait nantinya dapat melakukan pemeriksaan terhadap kondisi peserta dan kebutuhan bantuan yang bersangkutan. Untuk memastikan status kepesertaan, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah saluran resmi BPJS Kesehatan.

Pemeriksaan tersedia melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp BPJS Kesehatan di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165. Rizzky mengingatkan bahwa pemeriksaan status JKN perlu dilakukan oleh seluruh peserta, bukan hanya pemegang kartu PBI. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan status kepesertaan masing-masing tetap aktif ketika layanan kesehatan dibutuhkan.