Kenaikan Harga Minyak Tekan APBN 2026 dan Subsidi Energi

Kenaikan harga minyak mentah dunia menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 karena berpotensi meningkatkan subsidi energi sekaligus memengaruhi penerimaan negara. Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (9/10/2026), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$ 91,9 per barel pada September 2026. Informasi tersebut dilansir dari Nasional.

Menurut Suahasil, tren kenaikan harga minyak berpotensi mendorong peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, terutama apabila harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta tarif energi yang diatur pemerintah tetap dipertahankan.

“Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Tekanan terhadap fiskal juga muncul dari realisasi produksi minyak dan gas bumi yang belum mencapai target APBN. Kementerian Keuangan mencatat lifting minyak hingga September 2026 sebesar 573.900 barel per hari, lebih rendah daripada asumsi APBN 2026 sebesar 610.000 barel per hari.

Pada periode yang sama, lifting gas bumi tercatat sebesar 929.700 barel setara minyak per hari, sedangkan target APBN mencapai 984.000 barel setara minyak per hari. Selisih tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.

Suahasil menjelaskan bahwa realisasi lifting di bawah asumsi anggaran berdampak terhadap pencapaian target penerimaan negara dari sektor tersebut.

“Kalau dia di bawah asumsi, berarti penerimaan negara juga tidak sesuai dengan target yang berasal dari lifting minyak dan gas bumi,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Di sisi belanja, pemerintah mencatat realisasi pengeluaran negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari target APBN. Menurut Suahasil, angka tersebut meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika realisasi belanja hingga akhir September baru sekitar 61% dari target.

Suahasil menilai percepatan penyerapan anggaran masih berlangsung secara sehat. Pemerintah berupaya mendistribusikan belanja secara lebih merata sepanjang tahun agar pengeluaran tidak terkonsentrasi pada Desember.

“Ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa, belanja lebih smooth, dan ini yang sudah mulai terjadi,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menjelaskan, kenaikan harga minyak dapat memberikan tambahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Penerimaan perpajakan dari kegiatan usaha migas juga berpotensi meningkat.

Namun, kenaikan harga minyak pada saat bersamaan dapat memperbesar pengeluaran pemerintah untuk subsidi dan kompensasi energi. Besarnya tekanan belanja bergantung pada kebijakan harga BBM, LPG, dan tarif energi yang diatur pemerintah.

“Oleh karena itu, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi,” kata Ferry Ardiyanto, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Ferry menambahkan bahwa pemerintah terus memantau harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, volume konsumsi energi, serta kebutuhan kompensasi. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan belanja dan penerimaan di tengah perubahan pasar energi global.