Kenaikan Harga Minyak Tekan APBN 2026 dan Subsidi Energi

Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi memperbesar subsidi energi dan kompensasi pemerintah. Dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat (9/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan perkembangan harga minyak dan produksi migas yang memengaruhi penerimaan serta belanja negara, dilansir dari Nasional.

Suahasil menyebutkan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada September 2026 mencapai US$ 91,9 per barel. Kenaikan harga minyak pada periode berikutnya berpotensi meningkatkan beban anggaran, terutama jika pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan tarif energi yang diatur pemerintah.

Suahasil memperingatkan bahwa kenaikan ICP dapat diikuti peningkatan kebutuhan subsidi energi.

"Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka US$ 91,9 per barel ini besok-besok akan meningkat. Kalau meningkat, maka subsidi juga akan meningkat," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Selain tekanan dari sisi belanja, produksi minyak dan gas bumi yang belum memenuhi asumsi APBN berpotensi mengurangi penerimaan negara. Data hingga September 2026 menunjukkan realisasi produksi minyak atau lifting mencapai 573.900 barel per hari, lebih rendah daripada target 610.000 barel per hari.

Pada periode yang sama, lifting gas bumi tercatat sebesar 929.700 barel setara minyak per hari, di bawah asumsi APBN sebesar 984.000 barel setara minyak per hari. Suahasil menjelaskan bahwa realisasi produksi yang lebih rendah dari target memengaruhi penerimaan negara dari sektor migas.

"Kalau dia di bawah asumsi, berarti penerimaan negara juga tidak sesuai dengan target yang berasal dari lifting minyak dan gas bumi," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Kenaikan harga minyak juga berpotensi menambah penerimaan negara dari sumber daya alam. Namun, manfaat tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi, sehingga pemerintah perlu memperhitungkan perkembangan penerimaan dan pengeluaran secara bersamaan.

Realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari target APBN. Menurut Suahasil, angka tersebut meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika realisasi belanja hingga akhir September 2025 baru sekitar 61% dari target.

Suahasil menilai percepatan belanja masih berada pada jalur yang sehat karena pemerintah berupaya menyebarkan pengeluaran secara lebih merata sepanjang tahun, bukan menumpuknya pada Desember.

"Ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa, belanja lebih smooth, dan ini yang sudah mulai terjadi," ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto juga menyoroti realisasi ICP di kisaran US$ 91 per barel. Menurut Ferry, perubahan harga minyak memengaruhi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam, termasuk migas, serta penerimaan perpajakan dari bagian usaha migas.

Di sisi pengeluaran, kenaikan harga minyak dapat memperbesar kebutuhan subsidi dan kompensasi apabila harga energi yang diatur pemerintah tetap dipertahankan. Ferry menjelaskan bahwa APBN berperan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas perekonomian.

"Oleh karena itu, APBN berfungsi sebagai peredam guncangan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi," ujar Ferry Ardiyanto, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Ferry menambahkan bahwa pemerintah terus memantau harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, volume konsumsi energi, serta kebutuhan kompensasi. Pemantauan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan APBN di tengah perubahan kondisi pasar energi global.