Singapura Perketat Sanksi Perusahaan Pemicu Kabut Asap

Perusahaan yang terlibat dalam kebakaran lahan penyebab kabut asap lintas batas berpotensi menghadapi hukuman jauh lebih berat di Singapura. Pemerintah negara tersebut mengusulkan peningkatan denda maksimal hingga S20 juta atau sekitar Rp284 miliar, sebagaimana dilansir dari Medcom.

Rencana tersebut menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA). Melalui perubahan ini, pemerintah ingin memperkuat kemampuan penyelidikan, memperluas penindakan, serta mencegah aktivitas pembakaran sebelum dampaknya mencapai masyarakat Singapura.

Perubahan regulasi diajukan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Polusi Asap Lintas Batas. Pengajuannya menggunakan prosedur khusus Certificate of Urgency yang telah memperoleh tanda tangan presiden.

Mekanisme tersebut memungkinkan pembahasan sekaligus pengesahan rancangan aturan melalui tiga tahap pembacaan dalam satu sidang parlemen.

Urgensi perubahan kebijakan berkaitan dengan memburuknya kualitas udara Singapura. Negara tersebut mengalami kabut asap paling parah dalam lebih dari satu dekade.

Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mencatat kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat selama 33 hari dan sangat tidak sehat selama lima hari. Kondisi tersebut berlangsung sejak 4 September hingga 25 Oktober 2026.

THPA sendiri telah berlaku sejak 2014. Melalui revisi ini, pemerintah ingin memperluas kewenangan untuk menelusuri hubungan bisnis perusahaan dengan kebakaran lahan sekaligus mempercepat proses intervensi dan penegakan hukum.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu menyebut penguatan perangkat hukum diperlukan karena penindakan terhadap kegiatan yang berlangsung di luar wilayah negaranya menghadapi kendala tersendiri.

"Kami membutuhkan kewenangan efektif untuk melindungi warga Singapura dan meminta pertanggungjawaban pihak pelanggar, sambil menghormati kedaulatan negara lain, menjunjung hukum internasional, dan menghindari penerapan hukum lintas batas yang berlebihan," kata Fu di parlemen.

Menurut Fu, pengalaman menghadapi kabut asap terbaru memperlihatkan keterbatasan aturan yang berlaku. Pemerintah membutuhkan kapasitas lebih besar untuk memperoleh dan memeriksa informasi, menelusuri kepemilikan korporasi yang rumit, serta menjatuhkan sanksi ketika proses pidana sulit ditempuh.

NEA Perluas Pemeriksaan terhadap Perusahaan

Sebelum rancangan perubahan diajukan, NEA telah mengambil langkah pencegahan terhadap sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.

Berdasarkan Pasal 9 THPA, lembaga tersebut mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan Indonesia. Mereka diwajibkan melakukan pemadaman atau pencegahan kebakaran, menghentikan pembakaran, serta memberikan rencana penanggulangan kebakaran.

NEA juga untuk pertama kalinya menerbitkan pemberitahuan berdasarkan Pasal 10 kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura.

Melalui pemberitahuan itu, perusahaan diminta memberikan keterangan mengenai mitra bisnis, konsesi lahan di Indonesia, serta upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran. Sejumlah perusahaan dilaporkan sudah menyerahkan sebagian informasi pada awal pekan ini.

Apabila revisi disahkan, Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan akan mendapatkan kewenangan meminta entitas yang diduga memiliki keterkaitan dengan kabut asap menunjuk pemeriksa independen dari sektor swasta.

Pemerintah akan menentukan pihak pemeriksa sekaligus cakupan pekerjaannya. Seluruh biaya pemeriksaan dibebankan kepada perusahaan atau entitas yang diperiksa.

Temuan pemeriksaan selanjutnya disampaikan kepada NEA untuk membantu memastikan fakta dan menentukan tindakan hukum berikutnya. Namun, penunjukan pemeriksa tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran.

"Perlu ditegaskan, perintah menunjuk pemeriksa tidak otomatis berarti entitas tersebut telah melakukan atau diduga melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan fakta terkait," ujar Fu.

Denda Maksimal Diusulkan Naik 10 Kali Lipat

Perubahan paling signifikan dalam rancangan regulasi tersebut menyangkut peningkatan hukuman finansial bagi perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran asap di Singapura.

Ketentuan ini mencakup aktivitas yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Singapura. Dengan demikian, lokasi terjadinya pembakaran tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam penegakan aturan.

Dalam ketentuan sebelumnya, pelanggaran dapat dikenai denda maksimal S100.000 per hari dengan akumulasi paling tinggi S2 juta.

Melalui usulan perubahan, batas hukuman harian akan ditingkatkan menjadi S1 juta. Sementara itu, total denda maksimal diusulkan mencapai S20 juta atau sekitar Rp284 miliar.

Artinya, batas maksimum sanksi finansial meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Grace Fu menjelaskan, nilai hukuman yang lama dianggap belum sebanding dengan dampak pencemaran asap lintas batas. Pemerintah ingin memberikan konsekuensi finansial lebih besar agar perusahaan terdorong melakukan pencegahan kebakaran.

Penentuan besaran denda juga mempertimbangkan ketentuan hukum serta kemampuan finansial perusahaan yang terlibat.

Selain itu, rancangan aturan memperkenalkan metode penghitungan keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang berhasil dihindari perusahaan akibat pelanggaran. Hasil perhitungan tersebut dapat digunakan pengadilan sebagai dasar pemberian denda tambahan.

RUU tersebut juga membuka jalur penindakan melalui gugatan perdata. Dengan persetujuan jaksa penuntut umum, NEA dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan dengan tuntutan denda maksimal S$10 juta atau sekitar Rp141,8 miliar.

Meskipun demikian, satu perkara pelanggaran tidak dapat dikenai hukuman pidana dan perdata secara bersamaan.

Hubungan Bisnis Perusahaan Dapat Dibatasi

Penguatan pengawasan tidak hanya menyasar denda. Pemerintah Singapura juga mengusulkan kewenangan membatasi kegiatan ekonomi perusahaan maupun individu yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran THPA.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan nantinya dapat menetapkan pihak tertentu sebagai entitas atau individu yang dikenai pembatasan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti atau diduga melanggar aturan, mengabaikan pemberitahuan pemerintah, maupun memperoleh hasil pemeriksaan yang merugikan.

Penerapan pembatasan tidak harus menunggu putusan pidana pengadilan. Pemerintah dapat menghentikan atau membatasi hubungan bisnis dengan pihak yang masuk dalam daftar penetapan.

Konsekuensinya, perusahaan maupun individu terkait dapat dilarang melakukan transaksi perdagangan, mendapatkan pinjaman, atau menerima bentuk dukungan keuangan lainnya.

Apabila pembatasan menyangkut layanan lembaga keuangan, pelaksanaannya menjadi kewenangan menteri yang membawahi Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Pemerintah juga ingin mencegah perusahaan lain membangun hubungan bisnis dengan pihak tersebut melalui transaksi atau struktur korporasi yang kompleks.

Pengawasan dapat diperluas hingga perusahaan induk dan kelompok usaha yang menaungi entitas terkait. Langkah ini diperlukan karena keterlibatan dalam aktivitas pembakaran tidak selalu terbatas pada satu perusahaan, tetapi bisa melibatkan jaringan kepemilikan dan afiliasi.

Rantai Pasok Kehutanan dan Pertanian Ikut Diawasi

Aspek lain yang diatur dalam RUU adalah kewajiban uji tuntas terhadap perusahaan tertentu, khususnya yang menjalankan usaha di sektor kehutanan dan pertanian.

Otoritas dapat menerbitkan pemberitahuan agar perusahaan memeriksa hubungan bisnis serta rantai pasok mereka. Tujuannya memastikan tidak ada keterlibatan pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran lahan yang berpotensi menghasilkan kabut asap di Singapura.

Fu menjelaskan bahwa kewajiban tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Praktik bisnis yang bertanggung jawab diharapkan diterapkan pada seluruh jaringan pemasok dan mitra usaha.

Perusahaan tidak diwajibkan menjamin bahwa kebakaran tidak akan pernah terjadi. Namun, mereka harus dapat menunjukkan bahwa kegiatan bisnisnya tidak mengabaikan praktik yang tidak bertanggung jawab dalam sektor kehutanan dan pertanian.

Ketidakpatuhan terhadap pembatasan hubungan bisnis maupun pemberitahuan resmi pemerintah dapat dikenai denda maksimal S$100.000 per hari selama pelanggaran berlangsung.

Selain menjatuhkan sanksi finansial, NEA nantinya juga dapat mengumumkan daftar perusahaan atau entitas yang tidak mematuhi pemberitahuan dan perintah otoritas.

Kombinasi peningkatan denda, pembatasan hubungan komersial, pemeriksaan independen, serta pengawasan rantai pasok menjadi instrumen yang disiapkan Singapura untuk memperkuat penegakan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas.