Singapura Perketat Sanksi Perusahaan Pemicu Kabut Asap

Singapura berencana memperberat hukuman terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga memicu pencemaran udara lintas negara. Pemerintah mengusulkan kenaikan denda maksimal menjadi S$ 20 juta atau sekitar Rp 284 miliar, sebagaimana dilansir dari Internasional.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, ketika membacakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas pada Rabu (4/11/2026).

Perubahan ini menyasar Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA) yang telah berlaku sejak 2014. Pemerintah menilai penguatan aturan diperlukan agar pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara lebih efektif.

Selain denda maksimum, pemerintah mengajukan peningkatan sanksi untuk pelanggaran utama. Nilainya diusulkan naik dari S$ 100.000 menjadi S$ 1 juta atau sekitar Rp 14 miliar untuk setiap hari pelanggaran.

Langkah tersebut berkaitan dengan pengalaman Singapura menghadapi episode kabut asap terburuk sejak 2015. Berdasarkan keterangan Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura pada Kamis (5/11/2026), kondisi udara tidak sehat berlangsung selama beberapa pekan.

Situasi tersebut memaksa masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan dan menyesuaikan rutinitas sehari-hari. Dampaknya turut dirasakan kalangan pekerja serta dunia usaha, sementara kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan meningkat hingga ratusan orang setiap hari.

Grace Fu menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan tindakan pencegahan yang lebih efektif sekaligus pertanggungjawaban terhadap pihak penyebab pencemaran.

"Banyak warga Singapura ingin melihat tindakan yang lebih efektif untuk mencegah kabut asap dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah memiliki keprihatinan yang sama," kata Grace Fu.

Penyelidikan Menjangkau Rantai Pasok Perusahaan

Selama penerapan THPA, proses penegakan hukum terhadap pembakaran yang berlangsung di luar wilayah Singapura menghadapi berbagai hambatan. Kesulitan memperoleh bukti, struktur perusahaan yang rumit, serta keterbatasan yurisdiksi menjadi sejumlah persoalan utama.

Melalui revisi tersebut, pemerintah ingin memperluas jangkauan penyelidikan hingga perusahaan afiliasi, rantai pasok, dan pihak yang memberikan pembiayaan. Dengan cakupan ini, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pelaku pembakaran secara langsung.

Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan Singapura nantinya dapat meminta entitas yang diduga berkaitan dengan pencemaran untuk menunjuk penilai ahli independen. Seluruh biaya penilaian tersebut harus ditanggung oleh entitas yang menerima perintah.

Penilai independen bertugas menghimpun sekaligus memeriksa kebenaran fakta terkait dugaan pencemaran. Hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) sebagai bahan menentukan tindakan penegakan hukum.

Namun, penunjukan penilai independen tidak otomatis membuktikan kesalahan perusahaan. Grace Fu menjelaskan bahwa keputusan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap berada di tangan pengadilan.

Pemerintah juga mengusulkan kewenangan menteri untuk memberlakukan pembatasan terhadap perusahaan maupun individu yang terbukti bersalah, diduga melanggar berdasarkan bukti memadai, mengabaikan instruksi, atau memperoleh hasil penilaian yang merugikan.

Pembatasan dapat mencakup transaksi perdagangan barang dan jasa, pemberian pinjaman, serta berbagai bentuk bantuan keuangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai denda maksimal S$ 1 juta untuk setiap pelanggaran, ditambah S$ 100.000 apabila pelanggaran berlanjut setiap hari.

Perusahaan tertentu juga diwajibkan memastikan hubungan bisnis dan jaringan pemasoknya tidak melibatkan pihak yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berisiko menimbulkan kabut asap di Singapura. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang wajar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Pemerintah Bisa Bertindak Sebelum Kabut Asap Tiba

Perubahan penting lainnya menyangkut perluasan cakupan THPA. Sebelumnya, aturan lebih berfokus pada pencemaran kabut asap yang telah terjadi di Singapura, sedangkan revisi yang diajukan turut mencakup potensi ancaman pencemaran.

Artinya, tindakan pencegahan dapat dilakukan terhadap pihak yang berkontribusi terhadap kebakaran di luar negeri meskipun asapnya belum mencapai wilayah Singapura.

Penilaian ancaman akan mempertimbangkan beberapa aspek, meliputi jarak titik kebakaran dari Singapura, luas wilayah yang terbakar, lamanya kebakaran berlangsung, arah angin, serta kondisi meteorologi.

Meski demikian, Grace Fu menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti Singapura akan menyelidiki seluruh peristiwa kebakaran hutan di Asia Tenggara. Pemeriksaan hanya diarahkan pada kejadian yang memiliki ancaman nyata terhadap wilayah Singapura.

Setiap penyelidikan akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kondisi terkait secara proporsional. Dengan pendekatan tersebut, penerapan kewenangan baru tetap diarahkan pada kasus yang memiliki keterkaitan risiko terhadap Singapura.

Ketentuan pembelaan bagi perusahaan juga akan diperketat. Pihak yang menyatakan kebakaran dilakukan oleh orang lain harus membuktikan bahwa kejadian tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, perusahaan wajib menunjukkan bahwa berbagai tindakan yang wajar telah ditempuh untuk mencegah terjadinya kebakaran maupun memadamkan api. Pernyataan bahwa pihak lain merupakan penyebab kebakaran tidak lagi dianggap sebagai pembelaan yang mencukupi.

"Tidak lagi cukup hanya menyatakan bahwa orang lain yang menyebabkan kebakaran," ujar Grace Fu.

Sanksi Perdata Maksimal S$ 10 Juta

Penguatan penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui ancaman pidana. Pemerintah Singapura turut mengajukan mekanisme sanksi perdata dengan nilai maksimal S$ 10 juta atau sekitar Rp 142 miliar.

Melalui mekanisme tersebut, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan setelah memperoleh persetujuan Jaksa Penuntut Umum.

Penerapan sanksi perdata tidak dapat dilakukan bersamaan dengan penuntutan pidana untuk perkara yang sama. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari pemberian hukuman ganda terhadap pelanggaran yang sama.

Pengadilan juga diusulkan memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tambahan dengan memperhitungkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau kerugian yang berhasil dihindari akibat pelanggaran.

Singapura Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia

Grace Fu mengakui bahwa perubahan undang-undang saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas negara. Penanganan masalah tersebut tetap memerlukan keterlibatan pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Dalam upaya tersebut, Singapura berencana melanjutkan koordinasi dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Kerja sama regional dinilai tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan pencemaran udara.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura dan Indonesia telah menyepakati pembentukan satuan tugas bersama. Tim tersebut dibentuk untuk memperkuat pertukaran informasi serta koordinasi dalam penanganan kabut asap lintas negara.

Pemerintah Singapura juga menyambut kebijakan Indonesia yang menempatkan pencegahan kebakaran sebagai salah satu prioritas penyelesaian jangka panjang.