MAS Minta Bank Singapura Kendalikan Risiko Kabut Asap

Otoritas Moneter Singapura (MAS) meminta perbankan di Singapura memperketat pengawasan terhadap risiko lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas dan pembiayaan nasabah. Kebijakan ini disampaikan pada Rabu (28/10/2026), menyusul kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir, dilansir dari Internasional.

MAS mengharapkan bank mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko lingkungan material, termasuk pencemaran serta deforestasi. Apabila nasabah diduga terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap kabut asap, bank diminta mengumpulkan informasi untuk memahami peran dan keterlibatan mereka.

Pemeriksaan tersebut mencakup penilaian terhadap langkah-langkah yang diterapkan nasabah untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan kebakaran. MAS juga meminta bank mempertimbangkan informasi yang diterbitkan Badan Lingkungan Nasional Singapura berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas.

MAS menjelaskan bahwa temuan mengenai peningkatan risiko lingkungan harus ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi yang sesuai. Opsi yang tersedia mencakup penetapan persyaratan tambahan, peninjauan ketentuan pembiayaan, pembatasan eksposur baru, serta evaluasi ulang hubungan bisnis dengan nasabah.

Dalam pernyataannya, MAS menegaskan bahwa pelanggaran hukum lingkungan yang jelas memerlukan respons lebih tegas dari lembaga keuangan.

"Ketika risiko lingkungan yang meningkat teridentifikasi, bank harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Langkah ini dapat mencakup penetapan persyaratan, peninjauan ketentuan pembiayaan, pembatasan eksposur lebih lanjut, atau penilaian ulang hubungan dengan nasabah. Pelanggaran hukum lingkungan yang jelas memerlukan tindakan yang lebih tegas, termasuk membatasi eksposur atau mengakhiri hubungan dengan nasabah," kata MAS.

Langkah pengawasan perbankan tersebut berlangsung ketika Singapura dan Indonesia menjajaki upaya bersama untuk menangani kabut asap. Pada Selasa, kedua negara menyatakan sedang mengeksplorasi pembentukan satuan tugas bersama setelah ketegangan bilateral berlangsung selama beberapa pekan akibat persoalan kebakaran hutan.

Di sisi penegakan hukum, Singapura telah mengirimkan pemberitahuan hukum kepada 10 perusahaan yang terdaftar di negara tersebut. Pemerintah meminta informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan-perusahaan itu serta kemungkinan keterkaitannya dengan kabut asap.

Singapura juga berencana mengusulkan perubahan terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas di parlemen pada pekan depan. Usulan tersebut akan mewajibkan perusahaan yang terkait dengan kabut asap memberikan akses penuh kepada penyidik yang ditunjuk terhadap informasi, dokumen perusahaan, dan tempat usaha mereka.