Singapura Perketat Hukum untuk Menindak Perusahaan Penyebab Kabut Asap

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas menjadi fokus kebijakan lingkungan Singapura. Pemerintah negara tersebut berencana memperkuat peraturan yang berlaku dan mempertimbangkan undang-undang baru jika diperlukan, dilansir dari Medcom.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan memperbaiki penegakan hukum, meningkatkan pertanggungjawaban perusahaan, serta memperkuat kemampuan otoritas dalam menyelidiki kasus pencemaran kabut asap.

Dalam Forum Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement Forum) yang diselenggarakan Dewan Lingkungan Hidup Singapura (Singapore Environment Council) pada hari Selasa, Fu menegaskan bahwa perusahaan perlu bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan operasional dan rantai pasok mereka.

Ia menyebut kabut asap sebagai sesuatu yang "dapat dicegah dan tidak dapat diterima". Karena itu, Singapura membuka kemungkinan penggunaan instrumen hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas untuk menindak pihak yang bertanggung jawab.

Selain memperkuat Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act), Singapura juga berupaya memanfaatkan mekanisme pengawasan lain terhadap perusahaan yang memiliki kepentingan di negara tersebut.

"Tujuannya adalah untuk mengatasi celah dalam penegakan hukum, memperkuat akuntabilitas perusahaan, serta meningkatkan kemampuan kita dalam menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas," jelas Grace Fu.

Menurut Fu, keberadaan kepentingan bisnis di Singapura memungkinkan penggunaan berbagai bentuk pengawasan, termasuk melalui mekanisme hukum dan regulasi. Perhatian investor, penyandang dana, serta pelaku pasar juga dapat menjadi bagian dari upaya meminta pertanggungjawaban perusahaan.

"Jika pihak yang bertanggung jawab atas kabut asap memiliki kepentingan di Singapura, terdapat cara lain untuk memberikan pengawasan," kata Grace Fu.

Ia menilai tekanan dari berbagai pihak telah mendorong sejumlah perusahaan menyampaikan tanggapan secara terbuka mengenai posisi mereka. Tanggung jawab perusahaan, menurutnya, tidak terbatas pada kepatuhan terhadap regulator.

"Poin yang lebih luas adalah bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada regulator. Para investor, penyandang dana, pelanggan, dan masyarakat umum semakin mengharapkan perusahaan untuk menunjukkan praktik lingkungan yang bertanggung jawab," tambahnya.

Langkah terhadap perusahaan terkait kabut asap

Singapura telah mengambil sejumlah tindakan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan sehubungan dengan kejadian kabut asap baru-baru ini. Langkah tersebut mencakup pembatasan sementara terhadap sertifikasi lingkungan dan permintaan informasi kepada perusahaan yang berkaitan dengan sektor kehutanan serta kelapa sawit.

Pada 19 Oktober, Dewan Lingkungan Hidup Singapura mengumumkan pemberitahuan pembatasan sementara terhadap sertifikasi Singapore Green Labelling Scheme milik Asia Pulp & Paper, perusahaan kertas asal Indonesia. Perusahaan tersebut diwajibkan menyampaikan laporan harian mengenai penanganan kebakaran.

Selanjutnya, pada 23 Oktober, Badan Lingkungan Hidup Nasional (National Environment Agency/NEA) mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura untuk meminta dokumen dan informasi. Langkah ini menjadi tindakan pertama badan tersebut sejak Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas mulai berlaku.

Kesepuluh perusahaan itu bergerak dalam industri kelapa sawit atau kehutanan. Mereka tercatat memiliki konsesi lahan di Indonesia atau terafiliasi dengan perusahaan yang menguasai konsesi lahan serupa.

NEA juga berupaya mendapatkan informasi tambahan dari 10 perusahaan Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan dalam sepekan terakhir. Pengumpulan informasi tersebut menjadi bagian dari upaya menelusuri pihak yang berkaitan dengan kejadian kabut asap.

Kendala penegakan hukum lintas negara

Meski memiliki perangkat hukum, Singapura menghadapi dua hambatan utama dalam menangani kasus yang melibatkan perusahaan di luar wilayahnya. Grace Fu menjelaskan bahwa tantangan tersebut meliputi pengumpulan bukti dan memperoleh kerja sama dari perusahaan asing.

Surat pemberitahuan berdasarkan Pasal 10 dalam Transboundary Haze Pollution Act dapat membantu otoritas mengumpulkan informasi untuk memastikan fakta serta menelusuri hubungan antarperusahaan. Namun, penerapan kewenangan tersebut terhadap pihak yang berada di negara lain tidak selalu berjalan mudah.

Singapura tidak dapat secara langsung menjalankan seluruh kewenangan penegakan hukumnya di yurisdiksi negara lain. Akibatnya, penyampaian surat pemberitahuan dan tindak lanjut terhadap perusahaan asing dapat menghadapi kendala hukum maupun praktis.

Masalah juga muncul ketika perusahaan menolak memenuhi permintaan informasi dan tidak memiliki pejabat yang memasuki wilayah Singapura. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses penyelidikan apabila tidak tersedia mekanisme kerja sama yang memadai.

"Oleh karena itu, kerja sama sangatlah penting. Namun, kerangka penegakan hukum kita tidak boleh membiarkan sebuah perusahaan menghambat penyelidikan hanya dengan cara menolak untuk bekerja sama atau tetap berada di luar Singapura," kata Grace Fu.

Fu menyatakan Singapura tetap terbuka untuk bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia yang memiliki tujuan serupa, yakni meminta pertanggungjawaban perusahaan terkait. Koordinasi lintas negara dinilai penting karena informasi utama dalam kasus kabut asap sering kali berada di luar wilayah Singapura.

Kesulitan mengumpulkan dan memverifikasi bukti

Penyelidikan kabut asap lintas batas tidak cukup hanya dengan memastikan terjadinya kebakaran. Otoritas juga perlu membuktikan keterkaitan antara peristiwa tersebut, perusahaan yang bersangkutan, dan aktivitas operasional yang berhubungan dengan lahan terdampak.

Informasi yang dibutuhkan mencakup identitas pemilik atau pengendali lahan, hubungan antarentitas perusahaan, serta tindakan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang telah dilakukan. Penelusuran menjadi lebih rumit ketika struktur kepemilikan dan kegiatan usaha melibatkan sejumlah yurisdiksi.

Rantai pasok lintas negara juga dapat menyulitkan pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Otoritas Singapura harus memperoleh informasi yang memadai sebelum dapat memastikan hubungan antara perusahaan dan kejadian kebakaran.

"Bahkan jika informasi atau dokumen disediakan oleh perusahaan luar negeri, melakukan verifikasi secara independen bisa menjadi sulit," kata Fu.

Ia menambahkan bahwa otoritas Singapura tidak dapat memasuki wilayah hukum negara lain secara sepihak untuk melakukan penyelidikan atau mengumpulkan bukti. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum terhadap kasus pencemaran kabut asap lintas batas.