Singapura Galang Dukungan ASEAN Atasi Kabut Asap Lintas Batas

Penanganan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara akan menjadi salah satu agenda kerja sama regional yang didorong Singapura menjelang kepemimpinannya di ASEAN pada 2027. Pemerintah Singapura berencana memperkuat pelaksanaan perjanjian regional untuk mengatasi persoalan polusi asap yang melibatkan sejumlah negara anggota.

Dilansir dari Medcom, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyampaikan rencana tersebut ketika menjawab pertanyaan parlemen mengenai persoalan polusi asap yang masih berlangsung di kawasan Asia Tenggara.

Menurut Fu, sejumlah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menyampaikan indikasi untuk membawa persoalan kabut asap lintas batas ke dalam pembahasan pada pertemuan regional berikutnya.

Singapura menyatakan kesiapannya mendukung pembicaraan tersebut sekaligus menjelaskan langkah yang akan diambil terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas munculnya kabut asap.

“Singapura akan mendukung diskusi ini, dan menyampaikan bagaimana kami akan bertindak terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kabut asap,” kata Fu.

Singapura Dorong Penguatan Koordinasi Regional

Selain mendorong pelaksanaan perjanjian yang sudah berlaku, Singapura juga merencanakan pembentukan pusat koordinasi di Indonesia. Fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menghadapi kebakaran serta kabut asap yang melintasi batas wilayah.

Pembentukan pusat koordinasi itu belum dapat langsung diberlakukan. Operasionalnya baru bisa dimulai setelah enam negara anggota ASEAN meratifikasi perjanjian pendirian fasilitas tersebut.

Dalam proses tersebut, Singapura menyatakan akan segera menyerahkan dokumen ratifikasi sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan pusat koordinasi regional. Pemerintahnya juga akan mendorong anggota ASEAN lainnya untuk menyelesaikan proses yang sama.

“Singapura akan menyerahkan instrumen ratifikasi perjanjian pendirian tersebut dalam beberapa hari ke depan, dan kami akan sangat mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk melakukannya,” ujar Fu.

Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas yang diadopsi pada tahun 2002 menjadi landasan hukum kerja sama negara-negara kawasan dalam menangani persoalan tersebut. Kesepakatan ini merupakan pakta pertama di kawasan yang secara khusus mengatur penanganan polusi asap lintas batas dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Pengelolaan Lahan Menjadi Bagian Penanganan Asap

Upaya Singapura tidak hanya diarahkan pada penguatan perjanjian regional. Pemerintahnya juga ingin meningkatkan pelaksanaan berbagai inisiatif yang menyasar faktor penyebab kabut asap, terutama melalui pengelolaan lahan dan kawasan gambut secara berkelanjutan.

Pedoman mengenai pembakaran tanaman turut menjadi bagian dari pendekatan tersebut. Dengan demikian, kerja sama yang didorong Singapura mencakup koordinasi penanganan kebakaran sekaligus penerapan inisiatif untuk mengatasi akar persoalan kabut asap.

Persoalan peninjauan kembali kesepakatan regional juga telah muncul dalam pembahasan antarnegara. Malaysia sebelumnya mendesak ASEAN untuk mengevaluasi kembali perjanjian kabut asap lintas batas yang telah diadopsi pada 2002.

Sementara itu, Singapura dan Indonesia pada tanggal 27 Oktober mengumumkan pembentukan satuan tugas bersama. Tim tersebut dibentuk untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan.

Singapura Hormati Sikap Pemerintah Indonesia

Di tengah dorongan memperkuat koordinasi regional, terdapat pula pertimbangan mengenai kebutuhan bantuan dari negara lain. Pemerintah Indonesia pada 19 Oktober telah menyampaikan kepada Singapura bahwa pihaknya mampu menangani situasi tersebut tanpa memerlukan bantuan asing.

Menanggapi sikap tersebut, Fu kembali menyampaikan bahwa Singapura tetap bersedia memberikan dukungan apabila langkah pencegahan tidak berhasil dan Indonesia membutuhkan serta menerima bantuan. Komunikasi mengenai kesiapan tersebut, menurut Fu, telah dilakukan kepada pemerintah Indonesia melalui berbagai tingkatan.

Meski demikian, kesiapan memberikan bantuan tidak berarti Singapura mengabaikan kewenangan pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah penanganan di wilayahnya sendiri.

“Singapura menghormati kedaulatan Indonesia dan penilaiannya terhadap kebutuhan Indonesia, termasuk apakah pembentukan satuan tugas pemadam kebakaran regional akan bermanfaat,” ujar Fu.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kerja sama ASEAN tetap mempertimbangkan keputusan masing-masing negara. Dalam rencana kepemimpinannya pada 2027, Singapura akan mendorong pelaksanaan perjanjian kabut asap, ratifikasi pusat koordinasi di Indonesia, serta inisiatif pengelolaan lahan dan gambut berkelanjutan.