Singapura Perberat Sanksi Perusahaan Penyebab Kabut Asap

Singapura berencana memperketat penindakan terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran lahan pemicu kabut asap lintas batas. Pemerintah mengusulkan peningkatan denda maksimal menjadi S20 juta atau sekitar Rp284 miliar, naik 10 kali lipat dari ketentuan sebelumnya.

Rencana tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act (THPA). Informasi mengenai perubahan kebijakan ini dilansir dari Medcom.

RUU Perubahan Polusi Asap Lintas Batas telah diajukan menggunakan prosedur khusus Certificate of Urgency yang ditandatangani presiden. Mekanisme tersebut memungkinkan tiga tahap pembacaan hingga pengesahan rancangan undang-undang berlangsung dalam satu sidang parlemen.

Peningkatan ketegasan regulasi ini menyusul memburuknya kondisi udara Singapura. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mencatat kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat selama 33 hari dan sangat tidak sehat selama lima hari, terhitung sejak 4 September hingga 25 Oktober 2026.

Perubahan terhadap THPA yang telah berlaku sejak 2014 diarahkan untuk memperluas kemampuan pemerintah dalam menelusuri keterlibatan bisnis perusahaan terhadap kebakaran lahan. Pemerintah juga ingin mempercepat intervensi serta menyederhanakan proses penegakan hukum.

Penguatan kewenangan penyelidikan perusahaan

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu menilai instrumen hukum yang tersedia perlu diperkuat. Salah satu tantangan terbesar adalah mengusut aktivitas yang berlangsung di luar wilayah Singapura, tetapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat negara tersebut.

Dalam pembahasan di parlemen, Fu menjelaskan kebutuhan pemerintah terhadap kewenangan tambahan untuk menghadapi pelanggaran lintas negara.

"Kami membutuhkan kewenangan efektif untuk melindungi warga Singapura dan meminta pertanggungjawaban pihak pelanggar, sambil menghormati kedaulatan negara lain, menjunjung hukum internasional, dan menghindari penerapan hukum lintas batas yang berlebihan," kata Fu di parlemen.

Menurut Fu, kejadian kabut asap terbaru memperlihatkan keterbatasan aturan yang sekarang berlaku. Pemerintah membutuhkan kemampuan lebih luas untuk mengumpulkan dan memeriksa informasi, menelusuri kepemilikan perusahaan yang rumit, serta menjatuhkan sanksi ketika proses pidana sulit ditempuh.

Selain itu, otoritas ingin dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kebakaran lahan menimbulkan dampak terhadap penduduk Singapura.

Sebelum revisi diajukan, NEA telah mengirimkan pemberitahuan berdasarkan Pasal 9 THPA kepada 10 perusahaan Indonesia. Mereka diwajibkan melakukan pemadaman atau pencegahan kebakaran, menghentikan pembakaran, serta memberikan rencana pengendalian kebakaran.

NEA juga untuk pertama kalinya menerbitkan pemberitahuan berdasarkan Pasal 10 kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura. Permintaan tersebut mencakup informasi hubungan bisnis, kepemilikan konsesi lahan di Indonesia, dan upaya pencegahan kebakaran yang telah dilakukan.

Sejumlah perusahaan dilaporkan sudah memberikan sebagian informasi yang diminta pada awal pekan ini.

Pemeriksaan independen dan peningkatan denda

Melalui perubahan undang-undang, Direktur Jenderal Perlindungan Lingkungan akan mendapatkan kewenangan meminta entitas yang diduga memiliki keterkaitan dengan kabut asap di Singapura untuk menunjuk pemeriksa independen dari sektor swasta.

Penentuan pemeriksa beserta cakupan pekerjaannya akan dilakukan pemerintah. Seluruh biaya pemeriksaan ditanggung perusahaan atau entitas yang diperiksa, sedangkan hasilnya diserahkan kepada NEA untuk memverifikasi fakta dan menentukan tindakan selanjutnya.

Fu menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan penetapan kesalahan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

"Perlu ditegaskan, perintah menunjuk pemeriksa tidak otomatis berarti entitas tersebut telah melakukan atau diduga melakukan pelanggaran. Tujuannya adalah memastikan fakta terkait," ujar Fu.

Perubahan paling signifikan dalam RUU tersebut berkaitan dengan besaran hukuman finansial. Berdasarkan ketentuan lama, perusahaan dapat dikenai denda maksimal S100.000per hari dengan akumulasi maksimal S2 juta.

Dalam rancangan aturan baru, batas denda harian diusulkan menjadi S1juta. Sementara itu, total hukuman finansial maksimal dapat mencapai S20 juta atau sekitar Rp284 miliar.

Dengan perubahan tersebut, batas maksimal denda meningkat hingga 10 kali lipat. Pemerintah menilai sanksi sebelumnya belum sebanding dengan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran asap lintas batas.

Penghitungan hukuman juga dirancang mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang berhasil dihindari akibat pelanggaran dapat digunakan pengadilan sebagai dasar penambahan denda.

RUU tersebut turut menghadirkan mekanisme penegakan hukum melalui jalur perdata. Dengan persetujuan jaksa penuntut umum, NEA dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan dengan tuntutan denda maksimal S$10 juta atau sekitar Rp141,8 miliar.

Meskipun tersedia dua jalur penindakan, perusahaan tidak dapat menerima hukuman pidana dan perdata secara bersamaan untuk perkara pelanggaran yang sama.

Pembatasan hubungan bisnis dan pengawasan rantai pasok

Selain hukuman berupa uang, pemerintah Singapura mengusulkan pembatasan kegiatan ekonomi terhadap perusahaan maupun individu yang berkaitan dengan pelanggaran THPA.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan nantinya dapat menetapkan pihak tertentu sebagai entitas yang dikenai pembatasan apabila terbukti atau diduga melanggar ketentuan, mengabaikan perintah pemerintah, maupun memperoleh hasil pemeriksaan yang merugikan.

Penetapan pembatasan tersebut tidak harus menunggu putusan pidana pengadilan. Pihak yang masuk dalam daftar dapat dilarang melakukan transaksi jual beli, mengakses pinjaman, ataupun menerima bantuan keuangan dalam bentuk lainnya.

Apabila pembatasan berkaitan dengan layanan lembaga keuangan, pelaksanaannya menjadi kewenangan menteri yang membawahi Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan konsekuensi ekonomi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Pemerintah juga ingin mencegah perusahaan lain membangun hubungan komersial dengan pihak yang dikenai pembatasan melalui transaksi maupun struktur korporasi tertentu.

Pengawasan tidak hanya diarahkan kepada perusahaan yang diduga terlibat langsung dalam pembakaran. Pemerintah turut memperhatikan hubungan kepemilikan, afiliasi, serta jaringan pasokan yang memungkinkan keterlibatan sejumlah entitas dalam satu kelompok usaha.

Karena itu, revisi THPA membuka kemungkinan penindakan menjangkau perusahaan induk atau kelompok usaha yang menaungi entitas terkait.

Pengawasan juga akan diperluas melalui kewajiban uji tuntas terhadap perusahaan tertentu, terutama yang menjalankan kegiatan di bidang kehutanan dan pertanian.

Otoritas dapat meminta perusahaan memastikan jaringan bisnis dan rantai pasoknya tidak melibatkan pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kebakaran lahan yang berpotensi menghasilkan kabut asap di Singapura.

Fu menyampaikan bahwa perusahaan diharapkan menjalankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola hubungan bisnis. Kewajiban tersebut bukan berarti perusahaan harus menjamin risiko kebakaran tidak akan pernah terjadi.

Namun, perusahaan harus mampu menunjukkan bahwa mereka tidak mengabaikan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dalam sektor kehutanan dan pertanian.

Ketidakpatuhan terhadap pembatasan kegiatan usaha maupun pemberitahuan resmi pemerintah dapat berujung pada denda maksimal S$100.000 per hari selama pelanggaran berlangsung.

NEA juga memperoleh kewenangan untuk mengumumkan daftar perusahaan atau entitas yang tidak menjalankan pemberitahuan dan perintah otoritas. Kombinasi sanksi finansial, pembatasan hubungan bisnis, pemeriksaan independen, serta pengawasan rantai pasok menjadi bagian dari penguatan penegakan THPA di Singapura.