Singapura Selidiki 10 Perusahaan Terkait Kabut Asap Indonesia

Pemerintah Singapura meminta 10 perusahaan yang terdaftar di negara tersebut untuk bekerja sama dalam penyelidikan dugaan keterkaitan aktivitas usaha mereka dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dilansir dari Internasional, Menteri Senior K Shanmugam menyampaikan tuntutan itu dalam pertemuan dengan para pimpinan perusahaan pada Rabu (28/10/2026), sebagai bagian dari upaya menangani kabut asap yang berdampak pada Singapura dan kawasan sekitarnya.

Menurut laporan The Straits Times dan Channel News Asia, pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan tersebut menjalani penilaian sukarela terhadap kegiatan operasional dan rantai pasokan mereka. Pertemuan yang berlangsung kurang dari setengah jam itu juga dihadiri Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.

Shanmugam menekankan bahwa perusahaan yang memiliki kehadiran dan kepentingan korporat di Singapura bertanggung jawab memastikan kegiatan bisnis mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas.

"Jika ada kekhawatiran tentang keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung, maupun melalui hubungan korporat atau rantai pasokannya, kami akan memeriksa fakta-fakta dengan cermat," ujar Shanmugam selaku ketua Komite Menteri Krisis Dalam Negeri, seperti dikutip The Straits Times.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan identitas pimpinan eksekutif dan perusahaan yang secara sukarela bersedia mengikuti penilaian tersebut. Langkah ini ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas usaha yang berpotensi berkaitan dengan persoalan kabut asap.

"Pemerintah Singapura akan mengumumkan nama CEO dan perusahaan yang secara sukarela bersedia menjalani penilaian tersebut," ujar Shanmugam kepada para eksekutif yang hadir.

Menurut laporan Channel News Asia, perusahaan yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Franky Oesman Widjaja, chairman sekaligus CEO Golden Agri-Resources, juga hadir mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Shanmugam menegaskan bahwa penyelidikan tersebut bukan upaya untuk menyalahkan perusahaan tanpa pemeriksaan. Pemerintah, menurut laporan Business Times, ingin memastikan bahwa aktivitas perusahaan yang beroperasi di Singapura tidak merugikan negara tersebut maupun kawasan regional.

"Dari sudut pandang kami, kami perlu menangani masalah-masalah yang berdampak pada Singapura. Kami juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini menjalankan kegiatannya dengan cara yang tidak merugikan Singapura maupun kawasan ini," ujar Shanmugam seperti dikutip Business Times.

Sebelumnya, pemerintah Singapura telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 perusahaan yang terdaftar di negara tersebut untuk meminta informasi mengenai kegiatan operasional dan kemungkinan keterkaitannya dengan kabut asap. Pemberitahuan itu disampaikan pada Jumat, kurang dari seminggu sebelum pertemuan dengan para pimpinan perusahaan.

Secara terpisah, Grace Fu akan mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act dalam sidang Parlemen berikutnya pada 3 November 2026. Usulan tersebut bertujuan memberikan landasan hukum bagi kerangka investigasi pemerintah.

Menurut laporan media Singapura, perubahan aturan itu mencakup kewenangan Badan Lingkungan Hidup Nasional untuk mewajibkan perusahaan menunjuk penilai. Perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum apabila perubahan undang-undang disahkan.