Singapura Selidiki 10 Perusahaan Terkait Kabut Asap Indonesia

Pemerintah Singapura memperketat penyelidikan terhadap 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap di Indonesia. Dalam pertemuan dengan pimpinan perusahaan pada Rabu (28/10/2026), Menteri Senior K Shanmugam meminta mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk memeriksa kegiatan operasional dan rantai pasok yang berpotensi berkontribusi terhadap pencemaran lintas batas, dilansir dari Internasional.

Menurut laporan Business Times dan The Straits Times, perusahaan-perusahaan tersebut telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Pemerintah Singapura. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas penyebab kabut asap.

Shanmugam, yang memimpin Komite Menteri Krisis Dalam Negeri, menekankan bahwa perusahaan yang memiliki kehadiran dan kepentingan bisnis di Singapura juga bertanggung jawab memastikan kegiatan usaha serta rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap masalah tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Shanmugam menyatakan pemerintah akan menelusuri dugaan keterlibatan perusahaan, baik melalui kegiatan langsung maupun hubungan bisnisnya.

"Jika ada kekhawatiran tentang keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung, atau melalui hubungan korporat atau rantai pasokannya, kami akan memeriksa fakta-fakta dengan cermat," ujar Shanmugam.

Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang diperiksa untuk secara sukarela menjalani penilaian terhadap operasional dan rantai pasok mereka. Pemerintah berencana mengumumkan nama kepala eksekutif dan perusahaan yang bersedia mengikuti proses tersebut.

"Pemerintah Singapura akan mengumumkan nama CEO dan perusahaan yang secara sukarela bersedia menjalani penilaian tersebut," ujar Shanmugam.

Channel News Asia melaporkan bahwa delapan perusahaan yang menghadiri pertemuan itu adalah Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.

Franky Oesman Widjaja, Chairman sekaligus CEO Golden Agri-Resources, turut hadir mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China). Pertemuan yang berlangsung kurang dari setengah jam tersebut juga dihadiri Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu, serta penasihat hukum senior Davinder Singh.

Shanmugam menegaskan bahwa langkah penyelidikan tersebut bertujuan mengatasi persoalan pencemaran yang berdampak pada Singapura dan kawasan sekitarnya, bukan mencari pihak untuk disalahkan tanpa pemeriksaan.

"Dari sudut pandang kami, kami perlu menangani masalah-masalah yang berdampak pada Singapura. Kami juga harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini menjalankan kegiatannya dengan cara yang tidak merugikan Singapura maupun kawasan ini," ujar Shanmugam, seperti dikutip Business Times.

Secara terpisah, Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act dalam sidang Parlemen pada 3 November. Usulan yang akan diajukan Grace Fu itu mencakup penguatan dasar hukum penyelidikan pemerintah.

Perubahan tersebut juga dirancang untuk memberikan kewenangan kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency untuk mewajibkan perusahaan menunjuk penilai. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban itu akan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Pertemuan dengan para eksekutif tersebut berlangsung kurang dari sepekan setelah pemerintah mengumumkan pada Jumat bahwa pemberitahuan telah dikirim kepada 10 perusahaan yang terdaftar di Singapura. Pemberitahuan itu meminta informasi mengenai kegiatan operasional mereka dan kemungkinan keterkaitannya dengan kabut asap yang berdampak pada Singapura.