NEA Singapura Kirim Pemberitahuan Kabut Asap kepada 10 Perusahaan

Otoritas lingkungan Singapura meminta 10 perusahaan berbasis di negara tersebut memberikan informasi mengenai dugaan keterkaitan kegiatan usaha dengan kabut asap lintas batas dari Indonesia. Dilansir dari Medcom, pemberitahuan resmi diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) untuk mengumpulkan dokumen mengenai wilayah konsesi, hubungan korporasi, serta upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Kesepuluh perusahaan tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit serta industri bubur kertas dan kertas. Seluruhnya telah mengonfirmasi penerimaan pemberitahuan, sedangkan sejumlah perusahaan menyatakan sedang meninjau dokumen dan bersiap memenuhi permintaan informasi regulator.

Permintaan NEA diterbitkan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas Singapura (THPA). Aturan yang berlaku sejak September 2014 itu memberikan kewenangan kepada otoritas untuk meminta dokumen dan menyelidiki pihak yang diduga menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di Singapura, termasuk melalui aktivitas di luar wilayah negara tersebut.

Informasi yang diminta mencakup hubungan perusahaan dengan entitas lain di Singapura dan Indonesia, lokasi konsesi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta langkah pencegahan dan pemadaman kebakaran selama musim kemarau 2026.

Menurut ketentuan tersebut, pihak yang tidak mematuhi pemberitahuan tanpa alasan sah dapat dikenai denda hingga S$5.000, penjara maksimal satu bulan, atau keduanya. Perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap lintas batas dapat menghadapi denda hingga S$100.000 per hari, dengan batas akumulasi maksimal S$2 juta.

Namun, penerimaan pemberitahuan tidak berarti perusahaan telah terbukti melanggar hukum. NEA masih memerlukan informasi dan hasil pemeriksaan untuk menilai keterkaitan masing-masing perusahaan dengan kebakaran serta dampak kabut asap.

Di antara penerima pemberitahuan, Asia Pulp & Paper (APP) Company dan Asia Pulp & Paper Company (China) merupakan dua entitas dalam kelompok usaha APP milik Sinar Mas Group. APP menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan menyerahkan informasi yang diminta NEA.

Pada 18 Oktober 2026, Singapore Environment Council menangguhkan sementara sertifikasi ramah lingkungan APP setelah tiga pemasok serat kayunya dikaitkan dengan kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kabut asap di Singapura. APP sebelumnya juga mendapat sorotan terkait dugaan hubungan rantai pasoknya dengan kebakaran hutan pada krisis kabut asap 2015.

Golden Agri International, anak perusahaan Golden Agri-Resources (GAR), juga mengonfirmasi penerimaan pemberitahuan pada 24 Oktober. Sebelumnya, GAR menyampaikan kepada Bursa Efek Singapura (SGX) pada 16 Oktober bahwa perusahaan belum menemukan informasi yang menunjukkan kegiatan operasionalnya menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap.

GAR menyatakan menerapkan kebijakan tanpa pembakaran dan larangan pembukaan lahan gambut. Perusahaan tersebut tercatat di SGX sejak 1999 dan hingga Juni 2025 memiliki sekitar 534.000 hektare lahan tertanam, termasuk perkebunan petani swadaya.

Bumitama Agri dan First Resources juga menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas. Bumitama, yang beroperasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau, mengakui sejumlah wilayah di Kalimantan mengalami kebakaran selama musim kemarau 2026, tetapi menyebut api diduga bermula di luar area yang dikelola langsung perusahaan.

First Resources mengelola lebih dari 200.000 hektare perkebunan di Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Perusahaan menyatakan sedang meninjau pemberitahuan NEA sebelum menyerahkan informasi yang diminta.

Indofood Agri Resources mengonfirmasi penerimaan dokumen dan menyebut pemantauan titik panas dilakukan di dalam maupun sekitar perkebunan di Indonesia. Perusahaan menyatakan akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut apabila terdapat informasi material.

Kencana Agri, yang mengelola perkebunan di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, menyatakan pemeriksaan internal tidak menemukan indikasi bahwa kegiatan operasionalnya berkontribusi secara signifikan terhadap kebakaran dan kabut asap. Pemeriksaan tersebut mencakup inspeksi lapangan, catatan patroli, pemantauan pesawat nirawak, serta pengawasan titik panas.

Wilmar International, yang memiliki lebih dari 230.000 hektare perkebunan kelapa sawit hingga akhir 2025, menyatakan kondisi kering berkepanjangan akibat El Niño meningkatkan risiko kebakaran. Sekitar 66 persen area perkebunan perusahaan berada di Indonesia, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Wilmar mengakui kebakaran terdeteksi di sejumlah konsesi, tetapi menyebut beberapa kejadian diduga bermula dari luar batas konsesi atau lahan yang dikelola masyarakat.

Dua anak perusahaan TSH Resources Berhad, yakni TSH Global Plantation dan TSH Oversea, turut menerima pemberitahuan. Pada 23 Oktober, TSH Resources menyatakan terdapat 274 titik panas di dalam batas wilayah perkebunannya dan mengklaim titik-titik tersebut berada di enklave masyarakat di luar wilayah operasional perusahaan.

Pada 26 Oktober 2026, TSH Resources menyatakan kedua anak usahanya sedang meninjau pemberitahuan NEA dan akan berkomunikasi dengan otoritas tersebut. Grup asal Malaysia itu mengelola sekitar 36.000 hektare perkebunan kelapa sawit dan empat pabrik pengolahan kelapa sawit.

SGX juga meminta perusahaan tercatat mematuhi permintaan regulator dan mengungkapkan informasi material yang relevan kepada investor. Tindak lanjut pemeriksaan NEA akan bergantung pada dokumen yang diserahkan perusahaan serta hasil penelaahan mengenai hubungan kegiatan usaha, wilayah konsesi, dan upaya penanganan kebakaran di Indonesia.