Saksi Ungkap Perpecahan Relawan dan Perdebatan di Sidang Roy Suryo

Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (28/10/2026), diwarnai kesaksian mengenai dampak tudingan ijazah palsu dan perdebatan antara tim hukum Roy Suryo dengan saksi jaksa penuntut umum (JPU).

Dua saksi, Lechumanan dan Maret Samuel Sueken, menyampaikan dampak yang mereka rasakan akibat polemik tersebut. Maret juga mengakui tidak mengetahui pasal-pasal yang didakwakan kepada Roy Suryo dan terdakwa lainnya, meskipun memahami pokok perkara yang diperiksa.

Dalam pemeriksaan oleh tim hukum Roy Suryo, Maret menjelaskan batas pengetahuannya mengenai dakwaan yang sedang disidangkan.

"Saya tidak ada urusan dengan pasal-pasal dan saya tidak tahu pasal," ujar Maret Samuel Sueken.

Tim hukum kemudian mengingatkan Maret agar membedakan hal yang diketahuinya dari hal yang tidak dipahaminya.

"Makanya saya tadi tanya kepada Saudara Saksi, kalau memang tidak tahu jangan bilang itu Saudara tahu, tahu, tahu," ujar salah satu anggota tim hukum Roy Suryo.

Maret menegaskan bahwa ketidaktahuannya hanya menyangkut pasal dakwaan, bukan keseluruhan perkara.

"Saya kalau terkait dengan pasal, saya tidak tahu. Kalau yang lain saya tahu," ujar Maret Samuel Sueken.

Ketika ditanya mengenai pokok perkara, Maret menyebut tuduhan yang menjadi dasar persidangan.

"Oh saya tahu, memfitnah orang ijazahnya palsu!" ujar Maret Samuel Sueken.

Perdebatan berlanjut saat tim hukum mempermasalahkan cara Maret menjawab pertanyaan. Refly Harun menyampaikan keberatan kepada majelis hakim karena menilai jawaban saksi tidak sopan.

"Yang Mulia, Yang Mulia, ya. Kami sopan menanyakan ya kan. Tapi, beliau ini menjawab sangat tidak sopan," ujar Refly Harun.

Maret membalas keberatan tersebut dengan menyatakan dirinya berhak menjawab berdasarkan ketepatan pertanyaan yang diajukan.

"Saya bukan orang-orang bodoh di sini, Yang Mulia. Saya sopan kalau pertanyaannya tepat. Tapi kalau tidak tepat, tidak perlu saya jawab. Saya tidak bisa jawab singkat ya atau tidak," ujar Maret Samuel Sueken.

Hakim Ketua Christina Endarwati kemudian meminta kedua pihak menjaga ketenangan. Hakim mengarahkan tim hukum agar menyampaikan pertanyaan secara sederhana dan meminta saksi mendengarkan pertanyaan sebelum memberikan jawaban.

"Jangan emosi ya. Sabar biar yang keluar tadi kan seperti yang Saudara nyatakan dalam janji, yang benar dan jujur. Begitu kan?

Jadi dengarkan dulu pertanyaannya. Jawabnya yang tegas biar tidak muter-muter. Pertanyaannya lebih sederhana begitu ya biar jangan menurut nanti yang keluar pendapat," ujar Christina Endarwati.

Di luar perdebatan mengenai pasal dakwaan, Maret juga memaparkan dampak polemik terhadap relawan Jokowi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri.

"Kalau yang saya dengar dari Pak Jokowi sendiri sampai juga di media dan segala macam, dia sudah dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya," ujar Maret Samuel Sueken.

Meski menyampaikan pandangannya mengenai dampak yang dirasakan Jokowi, Maret menegaskan bahwa penjelasan mengenai kerugian pribadi mantan presiden tersebut seharusnya disampaikan oleh yang bersangkutan.

"Saya tidak mau melangkahi itu. Itu urusannya Pak Jokowi. Kalau kerugiannya Pak Jokowi biar Pak Jokowi yang jawab," ujar Maret Samuel Sueken.

Maret menyebut perpecahan di antara relawan sebagai salah satu kerugian yang dialaminya. Ia mengatakan polemik tersebut memicu pertentangan internal dan membuatnya harus mengambil tindakan terhadap sejumlah relawan.

"Kalau kerugian saya banyak, dari sejak ada masalah seperti ini, ini kami seluruh relawan-relawan saya ini seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, kami benar-benar terpecah-pecah lah, dan itu harganya tentu sangat-sangat signifikan buat kami," ujar Maret Samuel Sueken.

Ia juga menceritakan perubahan sikap Jokowi ketika menghadapi persoalan mengenai ijazahnya. Menurut Maret, Jokowi pada awalnya memilih tidak menanggapi pihak yang mempermasalahkan ijazah tersebut, tetapi kemudian menunjukkan kesedihan dan menyatakan akan melapor.

"Pas waktu saya ketemu sudah terakhir, saya dipanggil juga untuk ngobrol berdua, beliau saya lihat sudah lumayan, ya karena beliau orang sabar, saya lihat baru kali itu saya bergaul sudah sepuluh tahun lebih, baru kali itu saya lihat memang raut mukanya itu ya sedih juga sih ngelihat," ujar Maret Samuel Sueken.

Sementara itu, Lechumanan menjelaskan bahwa laporan polisi yang dibuatnya berkaitan dengan posisinya sebagai wakil ketua umum Peradi Bersatu. Ia menyebut polemik ijazah telah menimbulkan perbedaan pandangan di antara anggota organisasi advokat tersebut.

"Kita itu organisasi advokat sudah hampir terpecah juga," ujar Lechumanan.

Menurut Lechumanan, sebagian anggota meyakini Universitas Gadjah Mada (UGM) menerbitkan ijazah palsu, sedangkan anggota lainnya menolak anggapan tersebut. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa Jokowi tidak mungkin menggunakan ijazah palsu dalam lima kali pemilihan umum.

"Ada juga yang terpecah bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan produk palsu. Nah, sementara pandangan saya kan lima kali pemilu, masa iya lima kali menggunakan produk palsu gitu. Jadi enggak mungkinlah," ujar Lechumanan.

Lechumanan turut menyebut bahwa pada 2022 UGM telah menyatakan Jokowi merupakan alumnus universitas tersebut. Saat ditanya tim hukum mengenai kerugian yang dialami Jokowi, ia menyampaikan pengamatannya terhadap kondisi mantan presiden itu.

"Saya ketemu Pak Jokowi, Pak Jokowi sedih. Udah itu aja," ujar Lechumanan.