KemenHAM Dalami Penggerebekan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo

Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam penggerebekan Rumah Quran Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi perhatian pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian HAM tengah mendalami peristiwa tersebut, sementara Kementerian Agama menyiapkan pendampingan untuk membantu lembaga itu memperoleh status pesantren resmi.

Menurut laporan Kompas.id yang diterbitkan pada 4 November 2026, Kanwil Kementerian HAM sedang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penggerebekan tersebut pada pekan sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian Agama menawarkan bantuan kepada pengelola Hamalatul Quran untuk memenuhi persyaratan pendirian pondok pesantren sesuai ketentuan perundang-undangan.

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menyatakan kesiapannya mendampingi proses pengajuan status kelembagaan tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang dikutip ANTARA pada 4 November 2026.

"Kami bantu pendampingan jika Rumah Quran Hamalatul Quran ini ingin menjadi pesantren resmi di bawah Kemenag," kata Gugun.

Ia juga menegaskan bahwa pendampingan tidak berhenti pada tahap pengajuan awal, tetapi mencakup proses pemenuhan persyaratan hingga lembaga tersebut memperoleh pengakuan resmi.

"Kami siap mendampingi sampai resmi menjadi pesantren," tambahnya.

Gugun menjelaskan, proses tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Salah satu ketentuannya adalah pemenuhan lima rukun pesantren atau arkanul ma’had.

Lima unsur tersebut terdiri atas kiai, santri mukim, masjid atau musala, asrama, serta kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah. Menurut Gugun, Hamalatul Quran telah memiliki sejumlah unsur pendukung, termasuk pengasuh, santri, dan kegiatan pembelajaran Al-Qur’an.

Selain persyaratan substantif, pengelola juga perlu menyiapkan dokumen administrasi dan legalitas. Persyaratan itu mencakup badan hukum yayasan, legalitas tanah, struktur kepengurusan, surat domisili, serta rekomendasi dari pihak terkait.

Gugun menyebut komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian penting dari persyaratan kelembagaan.

Dalam keterangannya, ia turut menyampaikan kesiapan membantu pengelola menghadapi proses administrasi yang diperlukan.

"Jangan khawatir soal administrasi. Selama niatnya lurus untuk umat, saya siap mendampingi. Kita urus bersama, langkah demi langkah," ujar Gugun.

Pendampingan pemerintah juga mencakup aspek psikologis. Gugun menyatakan Kementerian Agama bersama kementerian dan lembaga terkait akan memberikan pendampingan psikologis serta pemulihan trauma atau trauma healing kepada para santriwati dan ustazah Hamalatul Quran.

Program tersebut ditujukan untuk membantu mereka merasa aman dan kembali bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran setelah peristiwa penggerebekan.

Pengelola Hamalatul Quran menyambut positif kunjungan dan tawaran pendampingan dari Kementerian Agama. Mereka berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pengajuan status pesantren resmi di bawah naungan kementerian.