Pemerintah Perluas Negara Penerima Fasilitas Penempatan DHE SDA

Pemerintah memperluas fasilitas khusus penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan memasukkan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa sebagai negara yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (6/11/2026), sebagai bagian dari evaluasi aturan DHE SDA.

Dilansir dari Nasional, perluasan tersebut memberikan kesempatan kepada eksportir yang memenuhi ketentuan dari ketiga negara tambahan untuk menggunakan skema khusus penempatan devisa. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut evaluasi implementasi Pasal 18A dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.

Sebelum penambahan tersebut, terdapat lima negara yang telah masuk dalam daftar penerima fasilitas, yakni Amerika Serikat, Kanada, China termasuk Hong Kong, dan Australia.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memperbarui daftar negara berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan yang berlaku dalam kebijakan penempatan DHE SDA.

"Negara yang ditetapkan telah memenuhi persyaratan di Pasal 18A dilakukan penambahan atau perluasan," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Melalui Pasal 18A, eksportir sektor pertambangan atau nonmigas yang memenuhi kriteria dapat memilih penempatan DHE SDA minimal 30% selama sekurang-kurangnya tiga bulan. Ketentuan khusus tersebut berbeda dari aturan umum yang mewajibkan penempatan 100% selama 12 bulan.

Selain memperluas daftar negara, pemerintah mengubah cakupan badan usaha yang berhak memanfaatkan fasilitas tersebut. Perusahaan dengan kepemilikan saham langsung lebih dari 10% maupun kepemilikan tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO) kini dapat diakomodasi.

Airlangga menjelaskan bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan tidak langsung melalui UBO wajib mengungkapkan informasi kepemilikannya secara aktif kepada pemerintah. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari ketentuan untuk memperoleh fasilitas khusus penempatan DHE SDA.

Pemerintah juga menambah pilihan lembaga perbankan untuk penempatan devisa hasil ekspor. Berdasarkan penjelasan Airlangga, eksportir kini dapat menggunakan 16 bank, yang terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN.

Perluasan fasilitas dan pilihan bank tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan DHE SDA. Pemerintah menyatakan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung kelancaran kegiatan ekspor.

Airlangga menegaskan bahwa peninjauan kebijakan tetap menjadi agenda pemerintah agar penerapan ketentuan penempatan devisa berjalan sesuai tujuan.

"Pemerintah terus secara periodik mengevaluasi kebijakan agar stabilitas terjaga dan ekspor dapat berjalan dengan baik," kata Airlangga Hartarto.