Bahlil Sebut Gugatan Ijazah Gibran Bagian dari Demokrasi

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menekankan pentingnya menghormati proses hukum. Dalam acara tasyakuran dan doa bersama HUT ke-62 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (20/10/2026), Bahlil menyatakan bahwa gugatan terkait dokumen pendidikan Gibran merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Bahlil mengatakan sekelompok masyarakat berupaya memperjuangkan penafsiran dan keinginan mereka melalui gugatan mengenai ijazah wakil presiden.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan menghormati proses yang sedang berjalan. Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti dinamika politik yang muncul seiring persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa setiap pihak perlu menjalankan proses sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.

"Khusus menyangkut politik, akhir-akhir ini banyak dinamika politik yang terjadi. Ada sekelompok masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan penafsirannya ataupun keinginannya dalam menggugat persoalan ijazah wakil presiden," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil juga menekankan kewajiban partai politik untuk menaati mekanisme yang berlaku dalam negara hukum. Menurut dia, penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan pengakuan terhadap demokrasi. "Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi," ujar Bahlil.

Partai Golkar, lanjut Bahlil, akan mencermati perkembangan perkara tersebut sebelum menentukan sikap berdasarkan proses yang berlangsung. Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan asas praduga tak bersalah selama persoalan itu masih berada di ranah hukum. "Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya. Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Bahlil.

Terpisah, Gibran menyatakan menghormati tahapan dan proses yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataan yang dilansir Antara pada Rabu (7/10), ia mengatakan akan memusatkan perhatian pada tugasnya sebagai wakil presiden dan mendukung pelaksanaan program pemerintah. "Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK.

Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks putusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2024 yang tidak menemukan ijazah setara SMA dalam perkara tersebut. Putusan itu juga tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden meskipun bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan tidak ditemukan dalam perkara yang dimaksud.

Menanggapi persoalan jenjang pendidikan tersebut, Gibran menyatakan dirinya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA. Ia menyebut pernah menempuh pendidikan S-1 di Singapura sebagai bagian dari penjelasannya mengenai latar belakang pendidikan.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S-1 juga di Singapura," ujar Gibran.