PDI-P Terbuka Bahas Polemik Ijazah Gibran Bersama PKS

PDI Perjuangan membuka peluang dialog dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membahas tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap tersebut di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2026), menyusul rencana PKS berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI.

Dilansir dari Nasional, Hasto menilai polemik tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan etik, tetapi juga menyangkut persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Ia merujuk pada fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran serta putusan mengenai perubahan syarat usia calon dalam Pemilihan Presiden 2024.

Hasto menyebut Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai salah satu dasar yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan polemik tersebut.

"Bagaimanapun, keputusan Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada kita bahwa melalui Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, terdapat upaya penyalahgunaan kekuasaan secara sengaja. Ini bukan hanya pelanggaran etik, melainkan bagian dari pelanggaran pidana yang mempergunakan hukum kekuasaan," ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.

Selain putusan MK, Hasto menyoroti ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlaku pada tahap pendaftaran Pilpres 2024. Menurut dia, persyaratan minimum yang ditetapkan konstitusi semestinya menjadi bagian dari pemeriksaan terhadap kelayakan calon.

Ia mengaitkan persoalan usia dan pemenuhan persyaratan ijazah dengan standar etika pejabat negara di hadapan masyarakat.

"Ketika dua hal ini dilanggar, yaitu persyaratan usia dan pemenuhan syarat minimum ijazah, persoalan ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di hadapan publik," tutur Hasto.

Hasto juga mengatakan PDI-P telah menerima masukan dari sejumlah guru besar yang menyampaikan pandangan mengenai dugaan pelanggaran etik dalam polemik tersebut. Ia menilai persoalan itu turut menjadi beban bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pandangannya, masukan akademisi, suara masyarakat kritis, dan pertimbangan hukum MK dapat menjadi acuan untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Karena itulah, suara rakyat, suara para guru besar, suara masyarakat kritis, suara mereka yang berjuang demi kebenaran, serta pertimbangan hukum yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman bagi kita semua untuk menindaklanjuti persoalan ini," papar Hasto.

Di pihak PKS, Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid sebelumnya menyatakan partainya akan menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI. Langkah itu merupakan tindak lanjut penugasan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf kepada Fraksi PKS untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain terhadap polemik ijazah Gibran.

Kholid menegaskan PKS belum menetapkan sikap mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR RI. Menurut dia, partainya akan mempertimbangkan perkembangan situasi setelah masa reses berakhir.

"Saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses. Insyaallah, pada masa sidang berikutnya, kami akan melihat situasi dan kondisinya," kata Muhammad Kholid, Sekretaris Jenderal PKS.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mempertanyakan rencana PKS tersebut. Ia menyoroti putusan MK yang menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.

Ahmad Ali menyampaikan pandangannya ketika ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (24/10/2026).

"Begini, saya bukan ahli hukum. Jika seseorang mengajukan gugatan, tentu ada hal yang dituntut. Jika tuntutan itu kemudian ditolak, lalu apa yang masih dipersoalkan?" ujar Ahmad Ali, Ketua Harian PSI.