Presiden PKS Soroti Ketidaksetaraan Hukum dalam Polemik Ijazah Gibran

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyoroti persoalan keadilan hukum dalam polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pidato politik pada Bimbingan Teknis Nasional PKS, Senin (19/10/2026), ia menyebut perkara tersebut sebagai ijazahgate dan mendorong evaluasi penyelenggaraan pemilu mendatang. Almuzzammil menyampaikan pandangannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang mempermasalahkan ijazah Gibran.

Ia menegaskan PKS menghormati putusan lembaga negara yang bersifat final dan mengikat, sekaligus menyoroti aspirasi masyarakat yang meminta persoalan itu ditindaklanjuti melalui DPR. Dalam pidato yang disiarkan melalui akun YouTube PKS TV, Almuzzammil mengatakan masyarakat telah menyampaikan protes dan meminta proses lanjutan melalui jalur hukum serta konstitusional. PKS, menurut dia, bersedia menyalurkan aspirasi tersebut.

Almuzzammil menjelaskan bahwa sikap partainya berangkat dari persoalan kesetaraan perlakuan dalam hukum dan pemerintahan.

"PKS memandang polemik ijazahgate menyangkut rasa keadilan publik adanya perlakuan yang tidak sama dalam hukum dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik," ujar Almuzzammil, Presiden PKS. Ia juga menempatkan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemilu berikutnya. Menurut Almuzzammil, kesempatan untuk memimpin bangsa harus terbuka bagi setiap warga negara berdasarkan integritas dan kompetensi.

"Demokrasi harus bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi bukan dispensasi. Pemilu harus jurdil (jujur dan adil)," tegas Almuzzammil.

Dalam pidato yang sama, Almuzzammil menyatakan bahwa masyarakat meminta persoalan tersebut dibawa ke DPR untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum dan konstitusi. Ia menyebut PKS siap menjadi penghubung antara aspirasi publik dan lembaga negara.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati seluruh proses yang berlangsung di MK. Dalam pernyataan yang dilansir Antara pada Rabu (7/10), ia mengatakan akan memusatkan perhatian pada pekerjaan sebagai wakil presiden dan pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK.

Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran. Gibran juga menanggapi putusan MK terkait gugatan hasil Pilpres 2024 yang mempermasalahkan dokumen pendidikan setara SMA. Dalam perkara tersebut, MK tidak mendiskualifikasi dirinya sebagai wakil presiden meskipun bukti ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan tidak ditemukan.

Menanggapi persoalan pendidikan tersebut, Gibran menyatakan dirinya melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana setelah menyelesaikan pendidikan setara SMA. Ia menyebut pengalaman kuliahnya di Singapura sebagai bagian dari penjelasannya.

"Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," ujar Gibran.