Putusan MK soal Gibran Picu Respons PKS dan Wantimpres

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan gugatan sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima memicu respons politik lanjutan di Jakarta pada pekan ini. PKS meminta DPR mencermati putusan itu, sementara Dewan Pertimbangan Presiden menegaskan hasil Pemilu 2024 tetap sah.

Menurut putusan MK yang dibacakan Selasa (6/10/2026), permohonan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak diterima karena para pemohon bukan peserta Pilpres 2024 sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Keterangan itu dimuat dalam pemberitaan detik, Kompas.com, dan Antara.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Meski begitu, mahkamah menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

PKS menempatkan putusan itu sebagai perkara yang tetap harus berada dalam koridor konstitusi. Partai itu juga menilai DPR dapat menggunakan fungsi konstitusionalnya untuk menelaah dampak putusan terhadap etika penyelenggaraan negara.

"PKS menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tidak ditemukannya bukti yang absah dan meyakinkan ijazah Wapres Gibran," kata Pipin Sopian, Kepala Kantor Staf Presiden PKS.

Pipin menyebut putusan tersebut telah menjadi perhatian publik. Menurut detik, ia mengaitkan tindak lanjut perkara dengan penguatan etika dan kepatutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Putusan tersebut telah menjadi perhatian masyarakat luas, dan DPR RI sesuai fungsi konstitusionalnya dapat mencermati dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperkuat etika dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernergara, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan," sambungnya.

Ia juga mengingatkan standar etika dan integritas yang tinggi bagi Presiden dan Wakil Presiden, dengan merujuk pada Pasal 9 UUD 1945. PKS berharap tindak lanjut atas putusan itu menjadi penguat demokrasi dan kehidupan berbangsa.

"Oleh karena itu, kita berharap seluruh proses yang berkaitan dengan persoalan ini dapat ditempatkan dalam koridor konstitusi. Demokrasi yang sehat membutuhkan bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga keteladanan dalam menjaga hukum, etika, dan kepatutan," ujarnya.

Dari lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden, Bambang Soesatyo menegaskan putusan MK tidak mengubah keabsahan hasil pemilu. Menurut Kompas.com, ia menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).

"Bolanya sekarang tidak lagi di MK. Tapi, keputusan itu harus kita hormati, prosesnya harus kita hormati, bahwa hasil daripada pemilu itu tetap sah," kata Bambang Soesatyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Bambang menambahkan presiden dan wakil presiden saat ini telah melalui rangkaian proses politik hingga pelantikan. Ia juga mengatakan isu tersebut tidak dibahas dalam rapat pleno perdana Wantimpres pada hari yang sama.

"Tidak bisa diubah karena itu sudah mengarungi proses politik yang panjang dan beliau-beliau sudah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.

Di sisi lain, proses etik ikut berjalan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Antara, advokat Pian Andreo Halomoan Manurung melaporkan sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 itu mempersoalkan dugaan pelanggaran prinsip independensi serta kecakapan dan keseksamaan dalam pemeriksaan perkara. Namun, Antara menegaskan seluruh dalil itu masih berupa tuduhan pelapor dan belum menjadi kesimpulan adanya pelanggaran etik.

"Terduga Pelanggar (9 Hakim Konstitusi) telah melanggar prinsip independensi karena seharusnya Hakim Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen," kata Pian Andreo Halomoan Manurung, pelapor dalam perkara etik, sebagaimana dikutip Antara.

Dalam putusannya, MK juga menyatakan ranah penilaian atas keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara substansial berada pada lembaga yang berwenang menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan.