Gibran Minta Distribusi Solar Subsidi Nelayan Tepat Sasaran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah memastikan penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan berjalan tepat sasaran dan tidak terlambat. Dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026), ia menyoroti ketersediaan bahan bakar, potensi penyalahgunaan distribusi, serta kendala administrasi yang dihadapi nelayan, termasuk di Cilacap, Jawa Tengah, dilansir dari Nasional. Gibran menegaskan pemerintah perlu menyesuaikan kuota dan pasokan solar dengan kebutuhan nelayan di lapangan.

Pengawasan distribusi juga diperlukan agar bahan bakar bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia menyampaikan bahwa solar merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kegiatan melaut. Pemerintah diminta memastikan ketersediaannya agar aktivitas nelayan tidak terganggu.

"Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Gibran.

Selain persoalan pasokan, Gibran menyoroti surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi sebagai salah satu kendala administratif. Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki dokumen tersebut diminta segera mengurusnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Gibran juga meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden menghimpun nama-nama nelayan yang belum mendapatkan surat rekomendasi. Daftar tersebut akan diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membantu penyelesaian administrasi.

"Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan," ujar Gibran. Dalam dialog bersama Gibran, nelayan bernama Temu mengungkapkan bahwa kapal berukuran 30 GT ke bawah masih mengalami kekurangan solar bersubsidi. Menurut Temu, kondisi tersebut menjadi kendala bagi nelayan yang beroperasi di perairan Cilacap.

"Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak," kata Temu. Sementara itu, nelayan bernama Agustin menyampaikan apresiasi atas penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31 GT hingga 200 GT. Ia menilai kebijakan tersebut membantu kelancaran operasional kapal nelayan dalam kelompok ukuran tersebut.

Menanggapi keluhan mengenai pasokan dan persyaratan administrasi, Gibran menyatakan akan memeriksa kendala yang dialami para nelayan. Pemeriksaan itu mencakup persyaratan yang belum dipenuhi dalam pengurusan surat rekomendasi.

"Coba nanti kami cek ya, kekurangan syarat-syaratnya apa. Kami hadir di sini untuk menyelesaikan permasalahan nelayan yang ada di sini," ujar Gibran.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai pengerukan dan pembangunan talud. Gibran meminta agar persoalan infrastruktur itu dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.