Bambang Soroti Frasa MK soal Dokumen Pendidikan Gibran

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan setelah Bambang menilai frasa dalam pertimbangan MK tidak menyatakan dokumen pendidikan tersebut tidak ada. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dilansir dari Nasional, Bambang menyoroti penggunaan frasa "tidak ditemukan" dalam pertimbangan MK. Menurut dia, frasa tersebut berbeda makna dengan pernyataan bahwa suatu dokumen tidak ada.

"Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tidak diketemukan. Belum diketemukan. Sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan," ujar Bambang di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Bambang menilai situasi setelah putusan masih dinamis. Ia memilih menunggu perkembangan dalam beberapa hari sebelum menarik kesimpulan lebih jauh mengenai dampak putusan tersebut.

"Ini kan masih dinamis ya setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam lah isunya itu, tapi kita tunggu sajalah kira-kira 2-3 hari ini kira-kira apa ya," jelas Bambang.

Menurut Bambang, putusan MK juga belum memengaruhi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia mengatakan perkembangan setelah putusan masih perlu dicermati.

Bambang mengaku belum mengetahui respons Presiden Prabowo Subianto terhadap putusan tersebut. Ia belum bertemu dengan Prabowo karena masih menjalankan agenda di DPR.

Sebelumnya, dalam putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan temuan tersebut saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK pada Selasa (6/10/2026).

"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Arsul saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Selasa (6/10/2026).

Namun, MK tidak memutus perkara berdasarkan substansi persoalan pendidikan Gibran. Menurut putusan tersebut, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.