DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia untuk Benahi Data Nasional

Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan memperbaiki tata kelola data nasional yang selama ini masih tumpang tindih. Regulasi yang disahkan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026 tersebut juga ditujukan untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah berbasis data terintegrasi, dilansir dari Nasional.

Melalui aturan baru ini, pemerintah diharapkan memiliki landasan kelembagaan yang lebih terstruktur dalam mengelola informasi nasional. Salah satu ketentuan utamanya menetapkan penyelenggara Satu Data Indonesia sebagai badan, lembaga, atau instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Anggota Komisi XI DPR Periode 2019-2024, Hendrawan Supratikno, menilai kualitas data merupakan faktor mendasar dalam menentukan efektivitas kebijakan publik. Ia berharap regulasi tersebut membawa perbaikan terhadap sistem pengelolaan data pemerintah.

"Yang jelas, tanpa data kredibel, yang bisa dipercaya kesahihannya, tak akan ada kebijakan pemerintah yang efektif," ujar Hendrawan Supratikno.

Menurut Hendrawan, persoalan ketidakakuratan data selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Data yang tidak tersusun secara sistematis juga dinilai membuka peluang manipulasi dalam proses perencanaan anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa informasi yang tidak valid dapat menyebabkan ketidaksesuaian alokasi belanja negara. Kondisi tersebut berpotensi memicu pembengkakan anggaran dan membuka celah penyelewengan dana pemerintah.

Hendrawan juga menyoroti penggunaan data fiktif sebagai salah satu cara untuk memanipulasi perencanaan anggaran. Menurut dia, praktik tersebut dapat melibatkan penyimpangan yang menguntungkan sejumlah pihak.

"Selama ini, data sengaja dibuat kacau, simpang siur, agar orang bisa bermain untuk mendapat keuntungan pribadi. Himpunan data diisi hal-hal yang fiktif, sehingga pengelembungan anggaran bisa dilakukan. Anggaran ini yang nanti ditilep sebagai bancakan kolektif," tegas Hendrawan Supratikno.

Dalam ketentuan kelembagaan UU SDI, penyelenggaraan Satu Data Indonesia akan berada di bawah tanggung jawab badan, lembaga, atau instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.